Bandar Lampung, (Duta Lampung Online) – Buka Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Wali Kota Bandar Lampung minta masyarakat segera sertifikatkan tanahnya, Rabu (16/9).
Hal ini menurut Wali Kota Bandar Lampung Herman HN demi ketertiban hukum, terutama soal agraria atau pertanahan. “Persoalan yang berkaitan dengan pertanahan di Kota Bandar Lampung harus lebih tertib, meskipun sekarang sudah cukup baik. Ini juga agar masyarakat lebih nyaman dan sejahtera,” kata Herman.
Oleh karenanya, Wali Kota meminta masyarakat segera mensertifikatkan tanahnya, terlebih jika ada tumpang tindih nama kepemilikan. “Jangan sampai kepemilikan tumpang tindih, kita selesaikan siapa pemilik sebenarnya. Maka yang belum ada sertifikat, kita sertifikatkan PTSL-nya,” tegas Herman.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan (BPN) Kota Bandar Lampung, Akhmad Amrullah mengatakan, proses pendampingan pensertifikatan tanah oleh Gugus Tugas Reforma Agraria juga sudah dilakukan di Pulau Pasaran.
“Kita bantu persertifikatan, sementara ini baru Pulau Pasaran. Nantinya akan ada lanjutan lagi. Kata Pak Wali akan dibuatkan jalan (di Pulau Pasaran). Hampir seluruh pulau pasaran sudah (sertifikasi tanah), luasnya kurang lebih 12 hektare,” ujarnya.
Saat ditanya status tanah di daerah Pulau Pasaran yang merupakan kawasan pulau, pihaknya membenarkan, namun dalam hal ini masyarakat dapat mensertifikatkannya karena sebagai daerah pemukiman.
“Karena itu (Pulau Pasaran) merupakan pemukiman, memang dalam bentuk pulau tapi masyarakat tinggal di situ. Maka mereka dapat mensertifikatkan tanahnya, dan itu tidak masalah,” jelasnya. (*)
Dilansir Dari Halaman kumparan.com/lampunggeh
