Dewan Pembina DPP PWDPI : DR.Ery Setyanegara Minta KPK Tindak Lanjuti Laporan dari Elemen Lampung Timur

0
133
Dewan Pembina DPP PWDPI. DR.Ery Setyanegara, SE,.SH,.MH.

Jakarta ( Duta Lampung Online)- Dewan Pembina Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia (DPP PWDPI), yang juga sebagai Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) DR.Ery Setyanegara, SE,.SH, MH meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberi perhatian serius laporan dari elemen masyarakat Lampung Timur.

Ery Setyanegara dalam keterangannya kepada OrbitIndonesia, Rabu 5 Oktober 2022 di Jakarta menegaskan, KPK perlu mencermati laporan elemen masyarakat Lampung Timur, khususnya menyangkut gaji perangkat desa yang tertunda sampai dua triwulan dan baru dibayar secara mencicil.

Pada hari Senin 3 Oktober 2022, elemen masyarakat termasuk perwakilan dari perangkat desa Lampung Timur, melaporkan Bupati Dawam Rahardjo ke KPK, karena ada dugaan pelanggara berkait tertunggaknya pembayaran gaji perangkat desa.

Menurut Ibrahim, selaku Kepala Seksi Pemerintahan Desa Peniangan, Kecamatan Marga Sekampung, sekaligus bertindak selaku Ketua Aliansi Apartaur Pemerintahan Desa Besatu Lampung Timur dalam siaran persnya kepada OrbitIndonesia, Selasa 4 Oktober 2022 di Jakarta, Bupati Dawam Rahardjo patut diduga membuat pelanggaran hukum, karena tidak membayar gaji perangkat desa sesuai waktunya.

Padahal, kata Ibrahim, anggaran gaji perangkat desa Lampung Timur sudah dianggarkan di dalam APBD setiap tahunnya.

Ery Setyanegara meminta KPK untuk segera menyikapi laporan elemen masyarakat Lampung Timur itu.

Dengan segera menyikapi laporan dari elemen masyarakat Lampung Timur, ujar Ery Setyanegara, KPK bisa melihat tentang ada tidaknya dugaan pelanggaran hukum.

Bila KPK hanya menemukan sebatas pelanggaran atau kesalahan administrasi, ujar Ery Setyanegara, maka perlu segera dibuat saran perbaikan dalam tata kelola anggarannya.

Tetapi, bila ditemukan pelanggaran pidana, tambah Ery Setyanegara, KPK sebaiknya segera membuat penyelidikan agar masyarakat yakin terhadap penegakan hukum secara adil dan terbuka.

“Mustahil elemen masyarakat sampai susah payah dari tempat jauh datang ke kantor KPK membuat laporan kalau tidak ada dugaan pelanggaran yang serius di Lampung Timur,” tambah Ery Setyanegara tegas.

KPK, kata Ery Setyanegara, harus memberi efek jera kepada kepala daerah yang mencoba-coba memainkan uang negara untuk kepentingan pribadi atau kroninya.

“Lampung Timur harus dibersihkan dari segala bentuk dugaan tindak pidana korupsi,” ujar Ery Setyanegara yang putra daerah Lampung ini. ***