Pekanbaru (Duta Lampung Online)-Kanwil Kementrian Hukum dan HAM Riau mengadakan Penyuluhan Hukum melalui dialog Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) di Aula Ismail Saleh Kanwil Kemenkum dan HAM Riau, jl. Jendral Sudirman, Pekanbaru, Riau, Selasa, pukul 08.00 WIB, 27/9/22.
Kegiatan ini dihadiri LSM-LIRA (Lumbung Informasi Rakyat), KNPI, Camat, Ketua RW/RT dan Tokoh Masyarakat. Acara dibuka oleh Plt. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kementrian Hukum dan HAM Riau, Achmad Brahmantyo Machmud, A. MD. IM, S.SOS, M. SI.
Achmad Brahmantyo Machmud menjelaskan, sehubungan dengan surat Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkum dan HAM RI Nomor : PHN-HN.04.05-03 tanggal 13 September 2022, perihal Pelaksanaan Dialog Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) serentak di seluruh Wilayah Kantor Kemenhum dan HAM RI.
“Dalam rangka pengesahan RKUHP, Presiden telah mengarahkan untuk melaksanakan partisipasi bermakna hingga pada pembahasan bulan Oktober 2022 di Dewan Perwakilan Rakyat, oleh karena itu melalui Kemenkum dan HAM perlu melakukan dialog dengan masyarakat untuk menciptakan kesepahaman demi mewujudkan atas pembentukan peraturan perundang-undangan yang terbuka dan obyektif”, kata Achmad Brahmantyo Machmud.
Dalam dialog tersebut bertindak sebagai moderator Kepala Bidang Hukum, Dean Satria, SH dan Narasumber Penyuluh Hukum Ahli Muda, Ariston Hotman Turnip, SH.
“Kita menampung aspirasi dari semua lapisan masyarakat”, ujar Ariston Hotman Turnip, SH.
Walikota LSM-LIRA Kota Pekanbaru, Arsyad Noor, SE mengapresiasi kegiatan yang ditaja Kanwil Kemenkum dan HAM Riau. Disini jelas Eksistensi tentang LSM-LIRA dibawah naungan Presiden LSM-LIRA, Drs. HM. Jusuf Rizal, SH, SE, M. SI dan Gubernur LSM-LIRA Provinsi Riau, Boma Harmen Fadly, SE.
“LSM-LIRA yang berdiri tahun 2005 ini ada di 34 Provinsi dan 576 Kabupaten/Kota seluruh Indonesia serta menjadi satu-satunya LSM di Indonesia punya Rekor Muri “, pungkas Arsyad Noor.(Wiwied GR).
