PRINGSEWU, (Duta Lampung Online) – Sebahagian pihak menuding buruknya kualitas infrastruktur hasil pembangunan selama ini diduga kuat karena terlalu besarnya penetapan setoran proyek yang harus disetorkan oleh para rekanan penyedia barang dan jasa.
Berdasarkan data yang dihimpun, dana anggaran pembangunan infrastruktur di sejumlah kecamatan Kabupaten Pringsewu, sebesar 17,5 % – 25% diduga disetorkan kepada Dinas PU. Belum lagi potongan PPN dan PPH yaitu sebesar 12,5% yang kemudian sisanya digunakan untuk keperluan pembangunan proyek.
Hal ini tentunya menyebabkan pihak rekanan yang mengerjakan pembangunan infrastruktur menjadi pelit aspal yang berdampak pembangunan jalan kabupaten maupun desa tidak sesuai standar.
“Walau sudah ada banyak jalan provinsi dan jalan kabupaten yang dibangun tapi tidak sesuai standar. Pasalnya jalan tersebut dalam menggunakan aspalnya sangat miskin. Belum genap setahun sudah kembali rusak parah,” kata salah seorang warga Kecamatan Pardasuka yang tidak ingin disebutkan namanya.
Sumber lain mengatakan bahwa kurangnya pengawasan dari Dinas dan Pemda setempat mengakibatkan pekerja bekerja tidak maksimal. Kondisi ini telah berlangsung sejak dua periode kepemimpinannya, mulai dari menjabat sebagai Plt hingga satu periode defenitif Sujadi Saddat.
“Hingga sekarang jalan di desa masih banyak yang mengalami masalah. Padahal jalan adalah salah satu sarana infrastruktur yang menunjang perekonomian masyarakat. Kalau jalan rusak berdampak terhadap perekonomian masyarakat termasuk harga sembako,” ujar salah seorang warga di Kecamatan Bandung Baru saat ditemui beberapa waktu lalu.
Sementara itu, proyek pembangunan jalan dua jalur di komplek kantor Pemerintahan Daerah (Pemda) diduga masih menyisakan masalah. Pasalnya hanya satu jalur saja yang bisa dilewati sementara jalur sebelahnya masih berupa batu dan pasir kasar.
Padahal jalan tersebut merupakan jalan yang sehari-hari dilewati oleh banyak pejabat termasuk Bupati Kabupaten Pringsewu, H. Sujadi Saddat. Nampaknya Pemda setempat terkesan masih tutup mata dengan keadaan infrastruktur di daerah kepemimpinannya.
“Wajar saja banyak jalan yang ada di pedesaan masih banyak yang rusak dan belum di bangun, jalan yang menuju kantor bupati saja sampai sekarang belum selesai dan masih satu jalur saja yang bisa dilewati,”ujar salah satu warga Pringsewu, Buyung yang kebetulan sedang melintas di jalan tersebut ,saat dimintai tanggapan.
Terpisah, Kepala Dinas PU terkait, saat akan dikonfirmasi terkait masalah tersebut tidak ada ditempat, menurut keterangan sejumlah sumberberita, kepala dinas jarang sekalai berada dikantor.(tim)
