Wonorejo Bergolak, Camat Mengelak

0
22

Pati, (Duta Lampung Online) – Camat Tlogowungu, Djabir MH disinyalir berdiplomasi menghindar dari tanggungjawab saat dimintai keterangan soal kasus anggaran desa dan PAD Wonorejo yang tidak sesuai fungsi peruntukannya, sehingga puluhan warga Desa Wonorejo, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, beramai-ramai datangi kecamatan guna mempertanyakan terkait Tupoksi tentang pengawasan kepada Camat Tlogowungu terhadap Desanya.

Hal ini terkait tentang penggunaan anggaran Pendapatan Asli Desa (PAD). Pasalnya, Pemerintah Desa (Pemdes) Wonorejo dinilai kurang transparan dalam menggunakan anggaran tersebut.

Hal itu disebabkan lantaran masih banyaknya jalan desa yang rusak, padahal PAD yang di dapat cukup besar.

Sementara, Camat Tlogowungu Jabir saat berkunjung kekediaman salah satu tokoh masyarakat desa setempat mengatakan, Pihaknya akan mendukung penuh apa yang akan di lakukan masyarakat Desa Wonorejo, Jika terbukti Benar Rumor yang berkembang tersebut

“Kami akan selalu mendukung apa yang akan dilakukan masyarakat desa sini, jika memang ada ketimpangan silahkan mengadu ke inspektorat,” kata Jabir. Senin (6/06/2022).

Disinggung seperti apa kinerja Camat selaku pengawas di desa, Drs.Jabir menjawab, jika Tupoksi kecamatan hanya sebatas fungsi pengawasan saja, masalah eksekusi bukan wewenang kecamatan.

“Kami hanya sebagai pengawas saja. Untuk hal lainnya ada petugasnya sendiri yang menjadi eksekutor yakni Aparat Internal Pemerintah (APIP) atau Inspektorat Kabupaten Pati,” tegas Drs. Jabir SH MH, Camat Tlogowungu.

Sementara itu, salah satu warga dan juga anggota BPD dalam kesempatan itu membeberkan jika PAD Wonorejo cukup tinggi. Namun pertanggungjawabannya tidak Jelas. Disebutkan Jika PAB sebesar Rp 326 juta per 2 tahun itu, uangnya dikemanakan belum lagi ditambahkan hasil Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) PAD tahun lalu Senilai Rp 150 juta.

“Jika menurut hitungan analis BPD, duit segitu besarnya mas, namun menurut hitungan pihak, cuma mengakui yang ada di Kas Desa kok hanya Rp 125 juta,” tanya seorang anggota BPD.

“Pada intinya masyarakat melalui BPD minta pertanggungjawaban Pemdes, dalam hal ini Kepala Desa Wonorejo untuk transparan, menjelaskan uangnya dikemanakan dan untuk program apa.” pungkasnya. (SH)