Bandar Lampung, (Duta lampung Online) – Salah satu kontraktor pembangunan Tol Trans Sumatera, PT Waskita Karya, sejak tahun lalu sudah mendesak pemerintah untuk segera membebaskan lahan baru untuk pengerjaan jalan tol.
Padahal, jika lahan sudah bebas, dalam satu bulan kontraktor bisa membangun tol sepanjang kurang lebih 2 km. Ada empat kontraktor yang membangun Tol Trans Sumatera ruas Bakauheni-Terbanggi Besar, seperti dilansir Antaralampung.com, Selasa (7/6).
Memang pembebasan lahan jauh lebih sulit dibandingkan pembangunannya fisiknya. Jika penetapan harga lahan rendah, maka warga pasti akan menolaknya lahannya dibebaskan atau menggugatnya ke pengadilan. Hal seperti ini tentu akan memperlambat pembangunan tol.
Harga pembebasan tanah yang dinilai terlalu rendah sudah ada yang mengguhatnya. Sekitar 58 warga Kelurahan Bandarjaya Timur dan 15 warga di Kelurahan Indra Putra Subing Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah sepakat untuk mengajukan gugatan kepada Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar II, karena ganti rugi lahan terlalu kecil.
Karena nasib percepatan pembangunan Tol Trans Sumatera berada di domain pemerintah, yakni pembebasan lahan, maka sudah seharusnya pemerintah mencurahkan tenaganya lebih besar lagi untuk mempercepat pembebasan lahan. Selain itu, penetapan ganti rugi lahan juga harus memperhatikan nilai wajar dan harga pasaran untuk mereduksi timbulnya penolakan atau gugatan dari masyarakat.
Hal teknis pembangunan Tol Trans Sumatera tak menemui kendala, dan para kontrakror mampu membangunnya tepat waktu, asalkan ada lahan untuk pengerjaannya. Sehubungan itu, pembebasan lahan harus dapat segera diselesaikan oleh Pemerintah Provinsi Lampung, BPN dan pihak terkait lainnya agar pembangunan jalan tol tersebut tidak menemui kendala.
Jika pembebasan lahan tidak ditangani lebih serius lagi, hampir dapat dipastikan pembangunan Tol Trans Sumatera ruas Bakauheni-Palembang tak akan tuntas sebelum Asian Games 2018, yang akan berlangsung mulai 18 Agustus- 2 September 2018 di Jakarta, Jawa Barat dan Sumsel.
Sehubungan itu, pemerintah pusat dan daerah harus bekerja lebih keras lagi mempercepat pembebasan lahan Tol Trans Sumatera agar pembangunan tol itu tuntas pada 2018 sebagaimana ditetapkan Presiden Joko Widodo.(*)
