Tangkal Politik Uang di Masa Pilkada, Pemkot Bandar Lampung Libatkan Satlinmas

0
13
Sejumlah anggota Satlinmas Kota Bandar Lampung mengikuti penyuluhan anti politik uang yang difasilitasi oleh akademisi Unila, Selasa (8/9) | Foto : Sidik Aryono/Lampung Geh
Bandar Lampung, (Duta Lampung Online) Sejumlah anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) di lingkungan Kota Bandar mengikuti penyuluhan sadar hukum politik uang yang difasilitasi segenap akademisi Universitas Lampung, Selasa (8/9).
Jelang Pilkada 9 Desember 2020, upaya pencegahan adanya politik uang (money politic) terus dilakukan berbagai pihak. Demikian pula yang dilakukan sejumlah akademisi Unila yang berkolaborasi dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung, yang bertempat di Aula Gedung Semergou menggelar penyuluhan kesadaran hukum kepada Satlinmas dalam menangkal politik uang.
Dekan Fakultas Hukum Unila Maroni mengungkapkan, sasaran penyuluhan ini ditujukan kepada Satlinmas yang dianggap peranannya langsung bersentuhan dengan masyarakat. “Yang diinginkan adalah pemimpin yang mampu mengakomodir aspirasi masyarakat. Khususnya pada pilkada Kota Bandar Lampung. Jangan sampai menimbulkan gesekan antar masyarakat. Maka, dengan ini harapannya Linmas mampu mencegah hal-hal tersebut yang berpotensi timbul di tengah-tengah masyarakat,” ungkapnya.
Selain itu, lanjut Maroni, tujuan penyuluhan ini adalah untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.
“Dari waktu bke waktu, politik uang masih marak terjadi di tengah kontestasi politik. Dan Satlinmas ini merupakan gong pertama, yang nantinya akan menularkan dan menyampaikannya lebih luas lagi, ke tingkat kecamatan dan kelurahan, dalam pencegahan politik uang,” jelasnya.
Dalam sambutannya, Wali Kota Bandar Lampung Herman HN menilai money politic akan berakhir pada kesengsaraan rakyat.
Pemkot Bandar Lampung Libatkan Satlinmas Tangkal Politik Uang di Masa Pilkada  (1)
Wali Kota Bandar Lampung Herman HN saat diwawancarai awak media, Selasa (8/9) | Foto : Sidik Aryono/Lampung Geh
“Karena uangnya sudah dipakai dalam money politic, maka dia akan mengembalikan modalnya dulu kalau jadi,” kata Herman.
Herman juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengawasi jalannya kontestasi politik di Kota Bandar Lampung.
“Lihat, awasi, dan tangkap apabila ada praktik politik uang. Begitu juga kalau ada yang membagikan dalam bentuk barang tertentu yang bukan atribut kampanye. Ini juga bentuk lain money politic, terlebih lagi ini masih pandemi, banyak yang mengatasnamakan bantuan COVID-19,” katanya.
Selanjutnya, Wali Kota yang juga Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Kota Bandar Lampung menegaskan semua bentuk sosialisasi kandidat calon wali kota dan wakil wali kota harus melalui izin Satgas. “Semua bentuk sosialisasi harus melalui izin Satgas COVID-19, guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan untuk mencegah penularan COVID-19,” tegas Herman. (*)
Dilansir Dari Halaman kumparan.com/lampunggeh