Tubaba (Duta Lampung Online) Sejumlah Masyarakat yang tergabung pada Forum Komunikasi Pemberantas Korupsi (FKPK) dan Lembaga Pemantau Penyelenggaraan Negara Republik Indonesia (LPPNRI) ungkap indikasi korupsi dana Bantuan sosial (bansos) anggaran Tahun 2013/2015,yang diduga dilakukan oleh, sejumlah oknum Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubabar).
Terungkapnya kasus ini berawal dari pengakuan dari sejumlah Kepala Sekolah mengatakan pihaknya diwajibkan setor kepada pihak Disdik kabupaten setempat sejumlah 15-17 persen dari dana yang diperoleh.
Seperti pernyataan dari salah satu Kepala Sekolah (Kepsek) Al-Furkon. Namun setelah membuat pernyataan setor anehnya kepsek tersebut merebut paksa kembali surat pernyataan yang telah dibuatnya.
Dalam pernyataan yang dibuatnya kepsek tersebut mengaku telah dimintai setoran kepada oknum Disdik kabupaten setempat, Kodi sejumlah 17 persen.
Selain itu juga pihak oknum Disdik setempat,diketahui bernama Andika, diduga kuat telah melakukan pungutan liar (Pungli) terhadap guru honorer dan guru Negri yang mendapat sertifikasi sejumlah Rp250 ribu/guru.
“Berapa banyak guru di Kabupaten Tulang Bawang Barat yang jadi korban? Bayangkan, banyak uang guru yang dimakan oknum disdik tersebut, jika berdasarkan data yang diperoleh jumlah guru yang menerima bantuan mencapai 1000 guru lebih. Wah jumlahnya banyak sekali,”ungkap Wahidin pengurus LPPNRI, saat dikonfirmasi secara terpisah belum lama ini.
Wahidin mengatakan, perbuatan Oknum Dinas Pendidikan tersebut tidak boleh dibiarkan dan harus di tindak tegas. dia juga mengajak sejumlah elemen masyarakat, untuk bersama-sama mengungkap kasus tersebut.
“Kita akan bekerja sama mengungkap kasus ini dengan aparat penegak hukum baik di Provinsi maupun di Kabupaten Tulang Bawang Barat,”ujarnya.
Wahidin menghimbau kepada masyarakat agar jangan takut-takut melaporkan sejumlah pejabat yang telah melakukan tindakan pidana korupsi untuk memperkaya diri.(Tim)
