Rombongan, Total 16 Anggota DPRD Musi Banyuasin Jadi Tersangka KPK

0
0

MUBA-DUTA SUMSEL ONLINE-KPK menahan enam tersangka kasus korupsi terkait persetujuan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) 2014 dan pengesahan APBD Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) 2015. Keenam tersangka itu merupakan anggota DPRD Muba.

“Keenam tersangka ditahan di rumah tahanan Pomdam Jaya Guntur cabang KPK selama 20 hari pertama,” ucap Kabag Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha saat dikonfirmasi, Selasa (26/4/2016).seperti dilansir dari juraipolitik.com.

Keenam tersangka yang ditahan yaitu:

  • Depy Irawan dari Fraksi Nasdem
  • Dear Fauzul Azim dari Fraksi PKS
  • Iin Pebrianto dari Fraksi Demokrat
  • Ujang M Amin dari Fraksi PAN
  • Jaini dari Fraksi Golkar
  • Parlindungan Harahap dari Fraksi PKB.

Mereka hanya diam saat digelandang ke mobil tahanan.

Ini merupakan kali kedua mereka dipanggil sebagai tersangka. Sebelumnya, mereka sempat diperiksa sebagai tersangka pada 18 Maret lalu.

Keenamnya ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK sejak 1 Maret 2016. Mereka disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam Undang-undang nomor 20 tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 juncto Pasal 64 KUHPidana.

Keenam tersangka tersebut menambah panjang daftar tersangka dalam kasus tersebut. Totalnya sejauh ini KPK telah menjerat 16 tersangka.

Pada awalnya KPK menetapkan 4 orang tersangka yaitu anggota DPRD Muba Bambang Karyanto dan Adam Munandar serta Kepala Bappeda Faisyar dan Kepala DPPKAD Syamsudin Fei.

Kemudian dalam pengembangan kasus, KPK juga menjerat Bupati Muba Pahri Azhari dan istrinya, Lucianty. Tidak hanya itu, penyidik KPK juga menetapkan Ketua DPRD Muba Riamon Iskandar beserta 3 wakilnya yaitu Darwin A H, Islan Hanura, dan Aidil Fitri sebagai tersangka.

Kasus ini terungkap dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK di Palembang. Dari para tangan tersangka awal, KPK menyita Rp 2,5 miliar. Duit itu merupakan angsuran pembayaran komitmen dari Rp 17 miliar yang diminta DPRD Muba.(Ermita).