LAMPUNG BARAT, (Duta Lampung Online) – Rekanan pembangunan Kebun Raya Liwa (KRL) bungkam terkait spesifikasi dan administrasi pembangunan. Hal itu terungkap setelah anggota DPRD dapil 3 (Kecamatan Balikbukit, Batubrak, Belalau, Sukau dan Lumbokseminung) manggil rekanan dan Kepala Dinas Kehutanan Lampung Barat untuk diskusi.
“Kami hanya selaku pekerja, jadi tidak berhak memberikan informasi apapun dan kepada siapun, terutama spesifikasi dan administrasi. Seharusnya, anggota DPRD minta ke Dinas bukan ke kami,” kata pemborong KRL bidang administrasi, Iskandar, Selasa 23 Agustus 2016.
Sementara, Kepala Dinas Kehutanan Lampung Barat Nizom, mengaku tidak tahu terkait spesifikasi pekerjaan itu, meskipun pekerjaan itu ranahnya. “Kami tidak tahu masalah spesifikasi pekerjaan KRL itu. Dari awal pekerjaan saya sudah minta ke Dirjen PU melalui PPK-nya. Namun, sampai saat ini tidak juga dikirim,” kata dia.
Jangankan jumlah dana untuk gambar pekerjaan saja Dishut tidak tahu-menahu. “Pekerjaan itu memang Dishut selaku pemilik, tapi kami tidak dilibatkan dalam hal administrasinya. Namun, kami tetap selalu mengontrol pekerjaan itu. Kami turun ke lapangan untuk mengawasinya, karena kami merasa bertanggung jawab atas pekerjaan yang dilakukan,” kata Nizom.
Koordinator Tim Reses Heri Gunawan mengatakan tujuan pihaknya meninjau pekerjaan KRL yang sudah beberapa bulan berjalan itu merupakan kewajiban. “Walaupun dana pembangunan KRL itu dari APBN, kami selaku wakil rakyat berhak untuk meninjau dan mengetahuinya,” kata dia.
Sementara anggota DPRD Lampung Barat Ismun Zani mengungkapkan hasil reses pihaknya tidak mendapatkan apa-apa.(iwan)
