Advertorial : Walikota Metro ,Sampaikan Tujuh Raperda Baru

0
106
( foto istimewa)

Metro (DLO)- Walikota Metro Ahmad Pairin menyampaikan jawaban atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Metro, terhadap penjelasan 7 (tujuh) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Metro tahun 2017.

Jawaban tersebut disampaikan dalam sidang paripurna, yang dipimpim Ketua DPRD Kota Metro Anna Mourinda, serta dihadiri 23 anggota DPRD dan para SKPD dilingkungan Pemkot Kota Metro Rabu, (08/03/2017).

Dalam menyikapi Raperda tentang Perubahan Pajak Air Tanah, Walikota Metro mengatakan bahwa, hal ini merupakan urusan Pemerintah Daerah Provinsi, sehingga Pemerintah Kota Metro tidak diberikan kewenangan untuk mengatur hal tersebut.

“Mengenai Raperda tentang perubahan atas Retribusi Jasa Umum. Kami sependapat dengan usulan dari fraksi-fraksi di DPRD untuk terus mendata dan menginventarisasi obyek-obyek retribusi yang belum masuk, agar bisa masuk menjadi obyek retribusi guna meningkatkan pendapatan asli daerah,” ucap Walikota Metro.

Terkait dengan Raperda Perubahan Penataan dan Pembinaan Pergudangan, telah tertuang pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90/M-DAG/PER/12/2014, yang mengatur ukuran gudang. Maka dari peraturan ini, Pemerintah Kota Metro perlu menyesuaikan substansi Perda agar sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan.

Selanjutnya mengenai Raperda Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Metropolis, yang tercantum pada Landasan yuridis pada Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik. Dengan harapan dapat memberikan keseimbangan dalam menyampaikan informasi pendidikan, pembangunan, kebudayaan dan hiburan yang sehat kepada masyarakat dan bersifat independen dan netral.

Raperda selajutnya yakni, tentang Retribusi Pelayanan Pasar dan Pertokoan, maka melalui Dinas Perdagangan bekerjasama dengan SKPD terkait, akan melakukan pendataan dan penataan pedagang, agar tidak terjadi pungutan liar dan mempermudah arus jual beli dan meningkatkan kenyamanan pembeli dan pedagang.

“Kami juga sependapat dengan rekan rekan kami Fraksi-Fraksi di DPRD, bahwa penyesuaian tarif retribusi tidak akan menyebabkan biaya ekonomi tinggi tapi disesuaikan dengan daya beli pedagang dan perkembangan perekonomian,” ujar Walikota Metro.

Terkait dengan Raperda selanjutnya, Walikota Metro menjelaskan bahwa Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi harus sesuai dengan Surat Edaran Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah. Hal ini yang mengartur pembangunan menara telekomunikasi yang akan datang sesuai dengan tata ruang, lingkungan dan esetetika dan perlu dilakukan pengendalian, penataan dan pembinaan terhadap pembangunan dan pembangunan menara telekomunikasi.

“Saya minta kepada Kepada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, agar segera berkoordinasi dengan Camat dan Lurah untuk segera memungut Pajak Bumi dan Bangunan Menara Telekomunikasi yang belum dibayar,” ujar Pairin.

Tambahnya, Walikota Metro berpesan kepada Kepala satuan Polisi Pamong Praja sebagai penegak Perda bersama Tim Penegak Perda agar selalu turun ke masyarakat untuk mengawal pelaksanaan Perda agar berjalan efektif dan efesien.

“Sekali lagi kami sangat mengapresiasi atas semua masukan dan saran yang telah disampaikan oleh fraksi-fraksi DPRD Kota Metro. Semoga kedepan, kinerja aparatur Pemerintah Kota Metro akan semakin meningkat dan bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat Kota Metro Bumi Sai Wawai yang kita cintai,” tutup Pairin.(ADV)