Polres Tanggamus Terus Periksa Saksi Dugaan Korupsi Bandwidth di Diskominfo Pringsewu

0
210
Kadiskominfo-Pringsewu-Sugesti, Orang yang diduga bertanggung jawab masalah, bandwidth

PRINGSEWU – Polres Tanggamus telah memeriksa 18 saksi dalam kasus dugaan korupsi proyek lebar pita (bandwidth) di Diskominfo Pringsewu.

Meski demikian, seluruh saksi tersebut dinilai masih belum cukup, untuk menetapkan tersangka dalam perkara itu.

Kasubag Humas Polres Tanggamus Ajun Komisaris M Daud mengatakan, pihaknya masih terus memeriksa saksi-saksi. Saksi itu merupakan saksi yang terlibat langsung dalam kasus itu.

“Adapun, saksi di luar itu bisa mengarahkan ke saksi utama yang belum diketahui. Jadi sekarang ini, kami sedang kumpulkan keterangan semua saksi-saksi itu,” ujar Daud, seperti dilansir dari Tribun Lampung,com, Selasa (19/7/2016).

Sebelumnya diberitakan, Polres Tanggamus menyatakan masih terus melakukan penyidikan, guna menemukan pelaku yang paling bertanggung jawab atas kerugian negara, dalam proyek bandwidth pada Diskominfo Pringsewu.

Seperti beritakan juga oleh, Harian Dutalampung Online pada edisi sebelumnya, Sejumlah elemen masyarakat menuding Proyek pengadaan Bandwidth 2016 oleh Diskominfo Pringsewu, orang yang diduga bertanggung jawab akan pengadaan proyek tersebut yakni, Kepala Diskominfo Pringsewu Sugesti Hendarto, orang yang menanda tangani surat perintah pembayaran (SPP) dan surat perintah membayar (SPM) serta pihak ke-3 penerima pembayaran yakni penyedia jasa.

“Prosesnya tidak benar, yang terkait jelas yang menandatangani Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM), dan Pihak ke-3 yang menerima pembayaran (Penyedia Jasa),”ungkap salah satu narasumber yang dapat dipercayai yang dirahasiakan idetitasnya, Sabtu (11/6).

Narasumber membeberkan, Setiap dana APBD dikelola melalui mekanisme swakelola atau Pihak ke-3. jika mengunakan pakai pihak ke-3, maka harus melalui Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), sesuai Perpres 54 dan atau perubahannya.

“MOU bersifat umum dan merupakan perjanjian antar lembaga atau instansi. Perpres 54 tidak mengenal MOU tapi Kontrak. Dan perjanjian dalam MOU tidak ada uraian RAB nya seperti dalam Kontrak, maka pencairan dana menggunakan MOU adalah ilegal atau menyimpang,”tegasnya.

Saat ditannya, orang yang paling bertanggung jawab dalam hal ini adalah Kepala Diskominfo kabupaten setempat dan orang yang bertanggung jawab sebagai pembayar dan penerima pembayaran.

“Sudah jelas bung..saya sependapat dengan PPK.Sudah betul PPK undur diri,bukan melawan atasan, tapi sebagai bentuk tangung jawab ilmu dan iman,”ujar naeasumber.(Red)