Pidato Nanang Ermanto Dikritisi Pengamat dan Akademisi

0
7

LAMPUNG SELATAN, (Duta Lampung Online)- Berita mengenai pidato politik yang disampaikan Nanang Ermanto usai menerima surat rekomendasi dari Partai PDI-P, di acara tasyakuran, seperti dikutip dari berita media Lnews.co yang diterbitkan tanggal 25 Juli 2020 mendapat tanggapan dari pengamat dan akademisi.

Dalam berita tersebut mengungkapkan isi pidato Nanang Ermanto, bersumber dari video unggahan akun Facebook ‘sedulur Nanang Ermanto’.

Berikut petikan berita pidato Nanang Ermanto dilansir dari media Lnews.co, “Diawal pidatonya, di acara tasyakuran pasca menerima rekom PDIP tersebut, Nanang bertanya, “Sudah makan belum tadi?”, dan dijawab serentak oleh suara-suara yang kebanyakan perempuan dengan kata, “sudah-sudah”.

Saya terimakasih kepada Partai Nasdem, PDIP, ada juga disini partai Garuda, Partai Gelora, PPP, Insya Allah tanggal 9 Desember Nanang-Pandu memenangkan Pilkada. Saya minta kepada teman-teman jangan ada ragu lagi di hati. Apalagi ditengah-tengah kita ada bung Hendry, selesai persoalan Lampung Selatan. Lampung Selatan otaknya kita orang dua inilah, terbukti, kami berapakali menjadikan Bupati Lampung Selatan, tetapi kami ditinggal, ya terimakasih. Bung Hendry di Legislatif, saya di eksekutif. Selesai persoalan dunia, kerja kita masih panjang”, kata Nanang seperti dalam kutipan berita Lnews.co.

Pengamat Hukum, politik dan Keamanan Dr. Dewinta Pringodani, SH, MH, menyampaikan tanggapannya kepada awak media terkait pidato Nanang Ermanto tersebut mengenai peran dan tugas dari Pemerintah Pusat yaitu Menteri Dalam Negeri yang merupakan rangkaian sistem dan saling berkaitan dengan Pemerintah Daerah.

“Yang bersangkutan (Nanang Ermanto-red) sedang persiapkan diri dengan pasangannya itu untuk maju Pilkada, tetapi ingat seperti yang disampaikan Menteri Dalam Negeri Bp. Tito Karnavian, saya satu visi dengan beliau, kalau tidak becus tangani Covid-19 yang mana sekarang sudah menjangkit Masyarakat Indonesia secara keseluruhan 95 ribu orang lebih, maka masyarakat tidak akan memilihnya. Karena tidak patut untuk dipilih bila untuk menjaga kesehatan masyarakat yang memilihnya saja tidak becus”, kata Dr. Dewinta, Minggu (26/7/2020).

Selain itu, Dr. Dewinta juga menambahkan Pemerintah Daerah tidak akan mampu menjalankan fungsi perputaran ekonominya tanpa dukungan dari masyarakat.

“karena yang utama sekarang adalah seperti Pak Presiden Joko Widodo sampaikan setiap urusan yang utama adalah menjaga 267 juta jiwa masyarakat Indonesia terhadap kesehatannya, sebab tanpa masyarakat sebagai penggerak roda bisnis, bagaimana mau maju memulihkan pertumbuhan Perekonomian”, tandasnya.

Sementara hal senada disampaikan oleh akademisi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, Darmawan Purba, S.IP, M.IP, bahwa Pemerintah Daerah dan masyarakat menjadi komponen yang harus saling bekerjasama dengan baik.

“Pembangunan Daerah sangat tergantung Political Will kepala daerah dan DPRD sehingga secara normatif dalam UU Pemda disebutkan Pemerintahan Daerah adalah Kepala Daerah dan DPRD, soal peran lembaga dan partisipasi masyarakat juga tergantung Will Pemerintahnya. Ada masyarakat yang aktif tapi Pemda gak dukung program, DPRD gak dukung perda ya gak jalan”, ungkap Darmawan.

Perlu diketahui, usai Kantor Bupati Lampung Selatan dan Kantor Dinas PUPR Lampung Selatan digeledah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan kasus suap yang berhubungan dengan proyek-proyek infrastruktur di Lampung Selatan, dan sebelumnya juga KPK sudah menetapkan beberapa tersangka dan perkaranya telah berkekuatan hukum tetap diantaranya Zainudin Hasan dan kawan-kawan. Kemudian KPK juga telah menetapkan sejumlah nama sebagai tersangka baru usai Penggeledahan Kantor Bupati Lamsel, Senin (13/7/2020).

(Rilis)