Pengadaan Barang dan Jasa di Desa Batu Balai Diduga Tabrak Aturan

0
99

Kabupaten Seluma ( Duta Lampung Online)-Diduga terjadi tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan Pengadaan/Barang Jasa penggunaan Dana Desa ( DD) sejak Tahun 2016-2021 di Desa Batu Balai Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu. Diduga kuat pula pengadaan barang dan jasa tidak dilengkapi dokumen resmi.

Terbongkarnya kasus tersebut berawal dari pengakuan sejumlah warga yang ada Di Desa Batu Balai Kecamatan Talo Kecil, kabupaten tersebut, mengatakan jika pengadaan/barang jasa tidak tarnsfaran serta tidak sesuai aturan yang berlaku.

Seperti yang dikatakan oleh salah satu narasumber yang enggan ditulis namanya mengatakan,  sejumlah pengerjaan proyek yang ada didesanya dinilai tidak transfaran. Bahkan pekerjaan proyek yang menggunakan uang rakyat tersebut dikerjakan oleh sejumlah oknum aparat desa.

“Setiap tahun kegiatan  pembangunan tidak melibatkan masyarakat, meski ada hannya musyawarah segelintir  orang-orang deket kepala desa atau yang pro dengan TPK,”ujar narasumber Pada (07/4/2022).

Salah satu tokoh masyarakat yang minta dirahasiakan idetitasnya juga mengatakan pengadaan barang dan jasa harus mengacu Peraturan Lembaga No. 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa.

“Pengadaan barang/jasa di desa perlu mendapatkan perhatian yang lebih, apalagi dengan dikucurkannya dana desa semenjak kepemimpinan Presiden Joko Widodo. LKPP pun telah beberapa kali membuat regulasi terkait hal ini, yang terbaru adalah Peraturan Lembaga No. 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa,”tegasnya pada Kamis (7/4/2022).

Narasumber menjelaskan, Pengadaan barang/jasa di desa harus diimbangi dengan kemampuan SDM yang handal yang memahami betul mengenai aturan PBJ di desa. Oleh karenanya, berikut dibawah ini akan kami jelaskan mengenai pedoman tata cara pengadaan barang/jasa di desa secara lengkap dengan bahasa yang mudah dipahami.

Ia juga membeberkan, jika Pengadaan Barang/Jasa di Desa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa yang kegiatan dan anggarannya bersumber dari APB Desa. Penyusunan Pengadaan di desa berpedoman pada Peraturan Lembaga (Perlem LKPP) No. 12 Tahun 2019 dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

“Pengadaan barang/jasa di desa mengutamakan peran serta masyarakat melalui Swakelola dengan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada di Desa secara gotong-royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat dengan tujuan memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat. Jika pengadaan barang/jasa di desa tidak dapat dilakukan secara Swakelola maka Pengadaan dapat dilakukan melalui Penyedia baik sebagian maupun seluruhnya,”ungkapnya.

Narasumber menambahkan, terkait dengan pekerjaan pengadaan barang/jasa di desa, Kepala Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa memiliki tugas sebagai berikut : Perta, menetapkan TPK hasil Musrenbangdes. Kedua mengumumkan Perencanaan Pengadaan yang ada di dalam RKP Desa sebelum dimulainya proses Pengadaan pada tahun anggaran berjalan, dan ketiga menyelesaikan perselisihan antara Kasi/Kaur dengan TPK, dalam hal terjadi perbedaan pendapat.

“Pelaksanaan tata cara pengadaan barang/jasa di desa tidak akan jauh lari dengan masalah keuangan. Sehingga mau tidak mau Kasi/Kaur sebagai Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD). Akan mendapatkan tugas tambahan terkait dengan Pengadaan di desa, yakni sebagai berikut: Perta, Menetapkan dokumen persiapan Pengadaan. Kedua, menyampaikan dokumen persiapan Pengadaan kepada TPK. Ketiga, melakukan Pengadaan sesuai dengan ambang batas nilai dan kegiatan yang ditetapkan Musrenbangdes. Keempat, menandatangani bukti transaksi Pengadaan, Kelima mengendalikan pelaksanaan Pengadaan, keenam menerima hasil Pengadaan, ketujuh melaporkan pengelolaan Pengadaan sesuai bidang tugasnya kepada Kepala Desa; dan kedelapan menyerahkan hasil Pengadaan pada kegiatan sesuai bidang tugasnya kepada Kepala Desa dengan berita acara penyerahan,”katanya.

Kasi atau Kaur masih kata narasumber dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani surat perjanjian dengan Penyedia apabila anggaran belum tersedia atau anggaran yang tersedia tidak mencukupi.

“Selain Kasi/Kaur, terdapat TPK yang bertugas dalam membantu pelaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri oleh Kasi/Kaur. Berikut ini tugas TPK dalam pengadaan adalah: 1. Melaksanakan Swakelola, 2.Menyusun dokumen Lelang, 3. Mengumumkan dan melaksanakan Lelang untuk Pengadaan melalui Penyedia, 4. Memilih dan menetapkan Penyedia, 5. Memeriksa dan melaporkan hasil Pengadaan kepada Kasi/Kaur, dan 6. Mengumumkan hasil kegiatan dari Pengadaan,”ujarnya.

“Jadi jika mengacu pada peraturan tersebut, sudah jelas pihak oknum aparat desa yang ada di Desa Batu Balai Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma, sudah jelas mennyalahi aturan. Anehnya lagi kenapa pihak pengawas baik pendamping desa, kecamatan serta kabupaten melakukan pembiaran atas dugaan pennyalahgunaan anggaran dana-desa,”pungkas narasumber.

Sejak berita ini diturunkan belum ada konvirmasi dari pihak aparat kampung Batu Balai. Edisi mendatang kru media ini akan konfirmasi pada dinas terkait.(Tim)