Bandarlampung (DLO) – Selain infrastruktur, sektor pendidikan adalah prioritas lain dari Pemerintah Kota (Pemkot) Bandarlampung.
Untuk memaksimalkan pembangunan sektor pendidikan, pemkot tengah merayu Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mengucurkan bantuan dana. Kabar baiknya, Komisi VII DPR RI mengaku siap mengawal pengusulan tersebut. Sebab, usulan ini tidak lain merupakan rekomendasi Komisi VII DPR.
Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Bandarlampung Daniel Marsudi menerangkan, sekitar dua bulan lalu pemkot mendapat panggilan hearing dari komisi VII untuk membicarakan masalah pendidikan. Kala itu, selain Wali Kota Bandarlampung Herman H.N., hadir pula tujuh pimpinan daerah lain.
’’Komisi VII DPR RI sudah berjanji akan mengawal usulan dana tambahan untuk delapan daerah yang secara istimewa mereka panggil hearing,” ujar Daniel kepada Radar Lampung, kemarin.
Pihaknya langsung mengajukan proposal pengajuan dana sebesar Rp20 miliar ke Kemenkeu. Penggunaannya, kata Daniel, untuk penambahan ruang kelas di sejumlah sekolah.
’’Saat ini, kami sedang menunggu jawaban Kemenkeu. Dan karena ini memang saran dari komisi VII, mudah-mudahan dananya bisa benar-benar turun,” harap Daniel.
Dia menambahkan, sejatinya pemkot telah mengantongi dana bantuan pendidikan sebesar Rp7 miliar dari pusat. Namun, menurut Daniel, dana yang didapat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tersebut masih dianggap kurang. ’’Maklum saja, hampir setiap sekolah di kota ini butuh renovasi ruang kelas yang sudah tua,” ungkap Daniel. (*)
Sumber : Radarlampung.co.id
