Pendataan Non ASN di Kabupaten Muba Menuai Kritikan dan Sorotan Publik.

0
47

Sekayu,(Duta Lampung Online)  Mengutip dari halaman yang telah di himpun oleh ketua LIPER RI,kabupaten musi banyuasin saat menerima kehadiran dari beberapa tenaga honorer saat mendatangi kantor DPC LIPER RI,yang berdomisili di jalan KH AHMAD Dahlan Sekayu, 29nopember2022.

ARIANTO SE.selaku ketua Lembaga Swadaya masyarakat di dalam kutipan nya menyambut baik pengaduan dari beberapa tenaga honorer yang berasal dari berbagai instansi di kabupaten musi banyuasin,adapun yang ikut hadir menemui ketua LIPER RI pada tanggal (25/11/2022)yang lalu yang berinisial kan Bambang beliau selaku pengurus FKNASN MUBA,guna terjalin nya komunikasi yg akurat dan akuntabel dalam menyusun pengaduan mereka yang merasa di rugi kan sesuai bunyi kutipan nya,lewat media(kejar fakta).

Dan setelah kami telusuri sejauh mana pengaduan mereka di sampai kan lewat ketua LIPER RI tersebut kami coba untuk temui ketua DPRD muba karena beliau berhalangan untuk di temui kami pun berusaha untuk mendapatkan informasi kesalah satu praksi (work colleague)rekan kerja nya yaitu praksi PKS muba,dan kami pun menghimpun berita acara praksi tersebut.

Ada pun mengenai keritikan tentang tatacara pemda dalam melaksanakan kan penataan sampai dengan merekrut para honorer di lingkungan pemerintah daerah kabupaten musi banyuasin agar tidak menimbulkan asumsi yang bertentangan dengan hukum, mereka pun memasukan poin pertama pada pandangan praksi mereka yang telah di sampai kan pada PJ bupati MUBA menurut ketua partai PKS”musheni saat kami temui di ruang praksi PKS.

Sebagai mana yang tertulis pada poin pertama di maksud ia lah sebagai berikut”,
Pertama, perlu nya pemerintah membuka akun pedataan pada honorer yang bekerja di berbagai OPD, kecamatan dan instansi sehingga masuk dalam pendataan pppk. FPKS DPRD kabupaten musi banyuasin mersa terpanggil untuk mendorong pemerintah daerah memberikan solusi terhadap honorer yang bertahun tahun telah mengabdi di berbagai instansi, bunyi nya. (MNR).