Lampungtimur (Dutalampung Online)– Pendapatan tahun 2015 hanya terealisasi Rp1,673 triliun atau 92,27 persen dari asumsi Rp1,813 Triliun.Hal ini disampaikan Bupati Lampung Timur Chusnunia Chalim dalam Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Tahun 2015 dalam sidang paripurna, Rabu 20 Juli 2016.
Bupati mengatakan, tidak tercapainya asumsi pendapatan 2015 disebabkan sejumlah target penerimaan daerah yang tidak tercapai. Seperti pendapatan asli daerah terealisasi Rp84,496 miliar dari target Rp90,391 miliar.
Lanjut bupati, pada pos belanja dari target Rp1,910 triliun terealisasi Rp1,733 triliun. Dari hasil Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Lampung pada 2015 terdapat sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) sebesar Rp37,247 miliar.
Sementara itu, pandangan Fraksi Partai Demokrat yang diwakili oleh Yudistira mengoreksi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2015 yakni, adanya hasil pemeriksaan oleh tim auditor BPK-RI perwakilan Lampung dengan predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dengan defisit belanja sebesar Rp60.177.945.260,00 dan masih terdapat Silpa sebesar Rp37.247.350.627,76.
“Kami berharap ini menjadi pemacu dan koreksi bagi jajaran pemerintah daerah agar dapat meningkatkan kinerja pada tahun-tahun mendatang dan lebih berhati-hati dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahaan sehingga tercapainya predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” terangnya.
Fraksi Partai Demokrat berharap pendapatan asli daerah dapat lebih dimaksimalkan dengan melakukan terobosan-terobosan dan inovasi dengan mengoptimalkan pajak dan retribusi daerah serta mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan obyek wisata yang ada.
Sedangkan, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) menyampaikan pandangan tentang diraihnya predikat WDP. Perwakilan Fraksi PAN yang dibacakan oleh Hendrik mengatakan bahwa pemerintah kabupaten harus merasa rugi mengingat predikat WDP masih melekat dengan Kabupaten Lampung Timur.
Menurutnya, permasalahan klasik yang selalu dihadapi selama ini adalah tidak terealisasinya target pendapatan baik itu pendapatan bagi hasil pajak maupun pendalayan bagi hasil bukan pajak secara langsung, sehingga berdampak pada roda pembangunan kabupaten ini
“Kami berharap bupati dapat mendorong seluruh SKPD agar mencari terobosan-terobosan nyata untuk memenuhi target PAD, baik inovasi-inovasi untuk meningkatkan PAD maupun melakukan kordinasi dengan pihak terkait,” jelasnya.
