Pemkab Lampung Barat-BP POM Lampung Teken MoU

0
28
Pemerintah kabupaten (Pemkab) Lampung Barat dan Makanan (BBPOM) Provinsi Lampung Syamsuliani, Kamis (2/8/2018), melaksanakan penandatanganan MoU.

LIWA (Duta Lampung Online ) — Pemerintah kabupaten (Pemkab) Lampung Barat dan Makanan (BBPOM) Provinsi Lampung Syamsuliani, Kamis (2/8/2018), melaksanakan penandatanganan MoU sekaligus sosialisasi Inpres No.3 Tahun 2017.

Berlangsung di ruang rapat Pemkab setempat, penandatanganan MoU dilakukan oleh Wakil Bupati Lampung Barat Mad Hasnurin dan dihadiri sejumlah Kepala OPD setempat terkait rencana pembangunan cabang BP POM di Lambar.

Dalam sambutannya Mad Hasnurin menyampaikan terima kasih kepada Tim BBPOM Provinsi Lampung dan berharap kerjasama ini akan memberikan peningkatan bagi program kabupaten Lampung Barat sehat.

Sesuai amanat Undang-Undang no.36 tahun 2009 pasal 47, kata Wabup, bahwa upaya kesehatan diselenggarakan dalam bentuk kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan.

Penyelenggaraan upaya kesehatan salah satunya dapat dilaksanakan melalui kegiatan pengamanan dan penggunaan kesediaan farmasi dan alat kesehatan, serta pengamanan makanan dan minuman.

Obat dan makanan yang aman, bermutu, dan bergizi sangat penting peranannya bagi pertumbuhan, pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan serta peningkatan kecerdasan masyarakat. Sebab itu masyarakat perlu dilindungi dari obat dan makanan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kesehatan.

Melalui Dinas Kesehatan, Lambar telah melaksanakan program pengawasan obat dan makanan secara berkala dan berkesinambungan. Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam bentuk pengujian sample makanan dan minuman yang diduga mengandung bahan berbahaya.

Sample diuji dengan parid test kit, dan hasil yang positif diuji lebih lanjut ke laboratorium kesehatan daerah provinsi. Selain itu Dinas Kesehatan juga melakukan monitoring dan pembinaan rutin ke sarana layanan kefarmasian baik apotek maupun toko obat yang ada di wilayah kabupaten Lampung Barat.

Pengawasan secara terpadu juga telah dilakukan dengan koordinasi bersama satgas pangan dan tim monitoring kestabilan harga pangan dengan dinas kesehatan dan OPD lain yang terkait, baik kepasar tradisional hingga ke pasar-pasar modern.

Penyelenggaraan upaya kesehatan terutama di sektor obat dan makanan tersebut juga didukung oleh sumber daya kesehatan. Salah satu kendala yang di hadapi adalah terbatasnya sarana prasarana serta jumlah sumber daya manusia yang kompeten di bidang obat dan makanan, baik apoteker maupun analis farmasi makanan dan minuman.

Karena itu Pemkab Lambar menyambut baik dan berharap rencana pembangunan cabang BP POM di Lambar ini dapat segera direalisasikan.(lps)