Pemkab Lambar Siap Pertahankan Opini WTP dari BPK-RI

0
133
FOTO ISTIMEWA

Lampung Barat (Duta Lampung Online)- Bupati Kabupaten Lampung Barat, Drs. H.Mukhlis BasriM.M., mengatakan akan terus mempertahankan opni Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI. Hal tersebut disampaikan saat mengadakan apel mingguan di halaman Pemkab setempat Pada Senin (31/10/2016).

Untuk tercapainya haltersebut Bupati Mukhlis berharap, agar penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di Kabupaten Lambar dapat kembali berjalan lancar dan kondusif dan terus meningkatkan indeks pembangunan kabupaten Lambar untuk dapat memberikan perhatian penuh terhadap peningkatan aksebilitasi dan kualitas layanan.

Dia juga mengatakan, dalam bidang pemerintahan pihaknya mengapresiasikan sekaligus juga mendorong Pemkab Lambar untuk terus mempertahankan opini WTP atas hasil pemeriksaan LKPD DAN BPK-RIyang sudah beberapa kali di raih secara berturut-turut.

“Untuk itu saya bergarap bagi para ASN untuk dapat konsisten menjalankan tahapan Pilkada dengan baik. Saya minta kepada seluruh ASN untuk fokus bekerja dalam pembangunan kegiatan pembangunan yang ada di kabupaten Lambar ini “, tegasnya.

Selanjutnya Bupati juga menyampaikan, berkaitan dengan evaluasi kegiatan pembangunan ini agar semua SKPD dapat melaksanakan sesuai perencanaanperencanaan yang telah di rancang.

“Saya mememinta setiap PNS dituntut untuk kreatif dan melakukan pembenahan dalam rangka optimalisasi peningkatan program pembangunan yang telah di rancang”,ujarnya.

Bupati mengatakan, agar setiap PNS menjaga soliditas, dan tidak saling menjatuhkan, tetapi lanjutnya setiap PNS harus saling melindungi, tentunya dalam hal yang fositif, dan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

“Seluruh pejabat sampai staf PNS harus bekerja lebih baik lagi. Untuk itu, soliditas antar PNS harus terpelihara dengan baik, serta mampu menunjukan kualitas dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat. Berkaitan dengan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, untuk itu dia menghimbau agar penganggaran jangan hanya terpaku kepada anggaran yang sudah rutin saja, tetapi harus disesuaikan dengan urgensi kebutuhan sekarang, hal itu dimaksudkan untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah.“Sekecil apapun kesalahan yang dilakukan oleh Pemkab akan menjadi sorotan publik, untuk itu saya minta agar semua PNS harus cermat dalam menyusun anggaran, jangan terpaku kepada kegiatan yang sudah rutin di lakukan”,pungkasnya. (Iwan/Ismail).