LAMPUNG BARAT (Duta Lampung), -Pemerintah kabupaten lampung barat (Lambar) menggelar Upacara Paripurna Pengibaran Bendera Merah Putih Bulan Februari Tahun 2017, Lapangan Pemkab Lambar (17/02).
Dalam Upacara Tersebut Sebagai Insfektur upacara Wakil Bupati Lampung Barat Drs. Makmur lAzhari, Asisten III Bidang Adminstrasi Umum Gunawan Rasyid, Forkompinda, Muspida,Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan Peserta Upacara.
Insfektur Upacara Drs. Makmur Azhari dalam sambutannya menyampaikan, di era reformasi saat ini, birokrasi sebagai komponen utama pengelola pemerintahan negara harus dapat meningkatkan kualitas pengabdian dan kinerja terbaiknya kepada masyarakat, bangsa dan negara. sebagai bagian dari birokrasi, pegawai negeri wajib mengoptimalkan potensi dan kemampuan guna mengupayakan yang terbaik masyarakat.
Sebagai konsekuensi dari perkembangan dan perubahan dinamika organisasi pemerintah kabupaten lampung barat, maka perlu dilakukan penataan kembali personil, dan ini telah dilakukan pada tanggal 07 februari lalu dengan pelantikan para pejabat eselon III dan IV dalam rangka mengisi kekosongan beberapa jabatan. penataan personil merupakan salah satu langkah strategis dalam rangka meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.
Kemudian Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tergabung dalam Korp Pegawai Republik Indonesia (Korpri) harus mampu bertindak sebagai agen perubahan (agent of change). untuk itu harus bersikap profesional, meningkatkan kinerja demi mendukung program-program pemerintah, khususnya program-program reformasi birokrasi, sehingga perubahan-perubahan yang mengarah pada kemajuan dapat terwujud.
“Tantangan tugas kedepan yang semakin berat menuntut kita untuk selalu siap dan tanggap sehingga kita mampu mengikuti arah irama perubahan dan dinamika yang berkembang setiap saat. dan ini tidak akan dapat diselesaikan dengan baik tanpa adanya kebulatan tekad bersama dari seluruh elemen dan masyarakat lampung barat yang didukung oleh aparatur pemerintah yang memiliki dedikasi dan kemaun yang tinggi untuk mewujudkan masyarakat lampung barat yang maju dan sejahtera”,Jelasnya.
Selanjutnya praktek kepemerintahan yang baik (good government), mensyaratkan bahwa pengelolaan dan keputusan manajemen publik harus dilakukan secara transparan dan akuntabel dengan membuka ruang partisipasi sebesar-besarnya, khususnya keputusan yang mengikat publik. di dalam konteks akuntabilitas, pemerintah tidak dapat menganggap masyarakat hanya semata-mata sebagai konsumen pelayanan publik, akan tetapi dituntut adanya kemampuan untuk memperlakukan masyarakat sebagai warga negara.
”Untuk itu pemerintah telah mengeluarkan peraturan pemerintah (pp) nomor 68 tahun 2005 yang mengatur standar pelayanan minimal yang berisi jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah, yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal’, Ungkapnya.
Oleh karenanya setiap lini dan jajaran aparat harus memahami tugas, pokok dan fungsi yang diembannya serta mengetahui tujuan dan sasaran yang hendak dicapai oleh unit kerjanya, serta tanggung jawab yang dibebankan kepada aparat pelaksananya. dengan memahami ruang lingkup kerja, maka kita sewaktu-waktu dapat dituntut pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai kinerja yang diharapkan melalui tindakan disiplin.
Untuk mendukung perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, maka upaya pembinaan dan pengawasan merupakan salah satu variabel penting untuk meminimalisir deviasi yang dilakukan oleh aparatur. sebagai pedomannya, pemerintah telah menerbitkan pp no. 79 tahun 2005 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. semua itu ditujukan untuk mewujudkan peran serta masyarakat guna menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien dan bersih.
Salah satu langkah mendasar yang harus terus kita tingkatkan adalah koordinasi dan keterpaduan gerak dari Pemkab Lambar dan jajaran unsur muspida serta instansi terkait lainnya bersama segenap lapisan masyarakat, untuk mencegah, menindak dan mengatasi berbagai tindakan yang dapat merusak tatanan kehidupan yang telah kondusif.
Untuk itu, melalui kesempatan yang baik ini saya mengajak semua jajaran instansi pemerintah di lampung barat untuk terus meningkatkan koordinasi dan kebersamaan sesama aparatur pemerintah serta mengembangkan komunikasi, dan sinkronisasi yang baik dengan berbagai komponen masyarakat dalam kerangka penciptaan suasana aman, tenteram dan kondusif demi kelangsungan jalannya pembangunan di Lambar ini.
“Khusus kepada aparatur instansi pemerintah, saya mengingatkan bahwa kita mempunyai tanggung jawab untuk tetap menjaga, memelihara, meningkatkan dan mengembangkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan, sebab tanpa tegaknya persatuan dan kesatuan segenap aparatur pemerintah dan warga masyarakat, maka akan sulit rasanya kita melaksanakan pembangunan di lampung barat ini”, Tutupnya. (Iwan)
