Pelajaran Untuk Pejabat Pringsewu, Polres dan Kejari Dalami Kasus Bandwidth

0
0

Pringsewu (Dutalampung Online)-Pembelajaran untuk oknum pejabat Kabupaten Pringsewu, yang bermain-main dengan uang rakyat. Pihak Polres dan kejaksaan Negri Tanggamus sedang dalami kasus dugaan Mark Up pengadaan Bandwidth pada Diskominfo Pringsewu.

Jika sebelumnya pihak Kejari Tanggamus telah mengincar kasus pengadaan Bandwidth pada Diskominfo Pringsewu, kali ini kembali Polres Tanggamus juga telah mendalami kasus serupa yang terjadi pada dinas setempat.

Dugaan mark up proyek pengadaan bandwidth internet atau perhitungan konsumsi transfer data telekomunikasi, di dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Pringsewu terus dilakukan pendalaman oleh Polres Tanggamus.

Seperti berita yang telah beredar sebelumnya, Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satreskrim Polres Tanggamus, telah memeriksa General Manager (GM) PT Telkom Area Lampung.

Kali ini Kepolisan Resor Tanggamus telah menjadwalkan pemanggilan terhadap lima orang saksi guna menemukan pelaku yang bertanggung jawab atas kerugian negara pada proyek bandwidth/internet pada Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Pringsewu.

Kanit Tipikor Polres Tanggamus IPDA Ramon Zamora membenarkan bila pihaknya telah menjadwalkan kembali pemeriksaan dengan lima orang saksi atas kasus kerugian negara sekitar Rp421 juta yang melibatkan kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Pringsewu.

“Ya, kami masih menjadwalkan kembali, baru besok kami jadwalkan dan kemudian membuat surat panggilan,” ujarnya, seperti dilansir dari Inilampung.com, pada Minggu (19/6/2016).

Dijelaskan dia, bila lima orang saksi yang akan dipanggil itu merupakan PNS di Diskominfo Pringsewu termasuk juga kepala dinas, selaku kuasa pengguna anggaran.

Ramon memastikan,  dalam perkara ini pihaknya telah menemukan perbuatan melawan hukum.

“Atas temuan tindak pidana tersebut, kasus ini statusnya ditingkatkan ke penyidikan guna menetapkan tersangka,” katanya.

Sebelumnya, Polres Tanggamus telah memeriksa sejumlah saksi, di antaranya pejabat pengadaan barang dan jasa, pejabat pembuat komitmen, dan Account Manager II PT Telkom Area Lampung, berinisial RM.

Diketahui, modusnya diduga oknum dari kedua pihak sengaja melakukan konspirasi (permufakatan jahat) untuk merekayasa kontrak/perjanjian dan sengaja me-mark up nilai pengadaan barang dan jasa bandwidth/internet. Pengadaan tersebut bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2015.(*)

Seperti beritakan juga oleh, Harian Dutalampung Online pada edisi sebelumnya, Sejumlah elemen masyarakat menuding Proyek pengadaan Bandwidth 2016 oleh Diskominfo Pringsewu, orang yang diduga bertanggung jawab akan pengadaan proyek tersebut yakni, Kepala Diskominfo Pringsewu Sugesti Hendarto, orang yang menanda tangani surat perintah pembayaran (SPP) dan surat perintah membayar (SPM) serta pihak ke-3 penerima pembayaran yakni penyedia jasa.

“Prosesnya tidak benar, yang terkait jelas yang menandatangani Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM), dan Pihak ke-3 yang menerima pembayaran (Penyedia Jasa),”ungkap salah satu narasumber yang dapat dipercayai yang dirahasiakan idetitasnya, Sabtu (11/6).

Narasumber membeberkan, Setiap dana APBD dikelola melalui mekanisme swakelola atau Pihak ke-3. jika mengunakan pakai pihak ke-3, maka harus melalui Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), sesuai Perpres 54 dan atau perubahannya.

“MOU bersifat umum dan merupakan perjanjian antar lembaga atau instansi. Perpres 54 tidak mengenal MOU tapi Kontrak. Dan perjanjian dalam MOU tidak ada uraian RAB nya seperti dalam Kontrak, maka pencairan dana menggunakan MOU adalah ilegal atau menyimpang,”teganya.

Saat ditannya, orang yang paling bertanggung jawab dalam hal ini adalah Kepala Diskominfo kabupaten setempat dan orang yang bertanggung jawab sebagai pembayar dan penerima pembayaran.

“Sudah jelas bung..saya sependapat dengan PPK.Sudah betul PPK undur diri,bukan melawan atasan, tapi sebagai bentuk tangung jawab ilmu dan iman,”ujar naeasumber.(Red)