Bandar Lampung (Duta Lampung Online)– Industri Jasa Keuangan memiliki peran penting dalam mendorong perekonomian nasional dan daerah, terutama melalui pembiayaan sektor riil yang terus menggeliat. Jum’at (26/5).
Peningkatan penyaluran kredit/pembiayaan di sektor UMKM khususnya di Provinsi Lampung, tercermin pada posisi Triwulan I 2023 secara year on year meningkat sebesar Rp 2,37 triliun atau naik 10,55% dari Rp 25,26 triliun menjadi sebesar 27,64 triliun.
Hal ini berdampak pada peningkatan share kredit UMKM sebesar 1,24% yaitu dari sebesar 35,13% menjadi sebesar 36,38%.
“Membaiknya kondisi perekonomian khususnya di Provinsi Lampung (secara yoy, Triwulan I-2023 terhadap triwulan I-2022, mengalami pertumbuhan sebesar 4,96%, sedangkan secara q to q, triwulan I-2023 terhadap triwulan sebelumnya mengalami pertumbuhan sebesar 0,79%),” papar Bambang Hermanto, Kepala OJK Provinsi Lampung dalam acara Media Update Pemaparan Kinerja Industri Jasa Keuangan di Provinsi Lampung Triwulan I 2023, bersama insan media pada Selasa (25/5).
“Tentunya mendorong aktivitas sosial ekonomi yang semakin tinggi dan hal ini sangat membantu pemulihan ekonomi di sektor riil khususnya sektor-sektor yang terdampak pandemi Covid-19,” sambungnya.
Lanjutnya mengatakan bahwa Lembaga pembiayaan baik perbankan maupun Industri Keuangan Non Bank (IKNB) seperti perusahaan pembiayaan dan fintech P2P Lending membuka akses yang lebih luas sebagai sumber permodalan usaha bagi para pelaku UMKM.
Bahkan untuk sektor perbankan syariah di Provinsi Lampung mencatat pertumbuhan dua digit baik untuk pembiayaan maupun penghimpunan dana pihak ketiga masyarakat.
Bank Umum Syariah dan Unit Usaha
Syariah (BUS/UUS) mengalami pertumbuhan pembiayaan secara year on year sebesar 23,34% atau meningkat Rp 780 miliar dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) pembiayaan meningkat sebesar 15,58% atau meningkat Rp 96 miliar.
Sementara penghimpunan dana pihak ketiga di masing-masing jenis perbankan syariah tersebut di atas mencapai pertumbuhan year on year sebesar 11,20% (BUS/UUS) dan 13,78% (BPRS).
Pertumbuhan pembiayaan dan dana pihak ketiga yang cukup signifikan ini diharapkan juga mampu menggerakkan ekosistem ekonomi berbasis syariah di Provinsi Lampung. (rls*)
