Musyawarah Pembentukan Panitia Pemilihan Badan Perwakilan Desa Labuhan Ratu

0
49

Lampung Timur, (Duta Lampung Online) – Menjelang akhir jabatan Badan Perwakilan Desa (BPD) Labuhan Ratu, Kecamatan Labuhan, Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 22 Agustus Tahun 2022 mendatang.

Pada musyawarah Pj Kepala Desa Labuhan Ratu Aminudin S.E mengundang sejumlah  tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, beserta aparatur desa setempat. Pada Hari ini Senin, (6/6/2022), guna membahas tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Badan Perwakilan Desa(PPP BPD). Musyawarah ini berlangsung mulai Pukul 09:00 WIB.

Hadir dalam musyawarah tersebut antara Lain, PJ Kepala Desa Aminudin, S.E, Kapolsek Labuhan Ratu yang diwakili oleh Aiptu Pilda Krisna, 2 orang anggota Koramil Labuhan Ratu,
aparatur desa setempat, tokoh masyarakat dan mantan ketua BPB Muhidin.

Dalam sambutannya PJ Kepala desa Labuhan Ratu Aminudin, S.E, mengatakan “Kegiatan kita hari ini adalah dalam rangka pembentukan panitia pemilihan Badan Perwakilan Desa dalam hal pemilihan panitia untuk memilih Badan Perwakilan Desa yaitu boleh siapa saja. Tetapi, syaratnya adalah penduduk Labuhan Ratu yang tinggal dan berdomisili di Labuhan Ratu minimal lima tahun berdomisili di Labuhan Ratu, sehat jasmani dan rohani, dewasa, dan kriteria yang ada dalam undang undang/Peraturan Pemerintah.” ujarnya.

“Yang menjadi acuan dan dasar kita dalam melaksanakan kegiatan pada hari ini perihal Pembentukan Panitia Pemilihan BPD Salah satunya adalah surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor :414.4/370/09-SK /2022. Perihal pengisian keanggotaan BPD akhir masa jabatan 2022.” jelasnya.

Lebih lanjut di katakannya “Pemilihan panitia dilaksanakan dengan aklamasi, dan diusulkan oleh semua anggota,” pungkasnya.

Dalam musyawarah ini mantan Ketua BPD Muhidin, mengusulkan salah satu tokoh masyarakat bernama Suhardoyo untuk menjadi Ketua Panitia Pemilihan BPD Ini, dan disetujui oleh semua peserta yang hadir.

Selanjutnya untuk menentukan sekretaris bendahara kepanitiaan diadakan musyawarah singkat yang menghasilkan nama-nama dalam Kepanitiaan.

Salah satu perangkat desa yang menjabat Kaur Kesra yaitu Darwis mengusulkan, “Ini sekedar masukan saja buat pak kades bahwa untuk menentukan pemilihan BPD kewenangan penuh terletak pada panitia maka perlu dibentuk kepanitian yang mengacu pada Perbup (peraturan bupati)maka dari itu kita harus menyelesaikan satu termen yaitu membentuk panitia, tentu dalam hal ini harus ada dasar hukum, apa dasar hukumnya? Tentu harus ada SK (Surat Keputusan) baru bisa di pertanggung jawabkan secara hukum.” ujarnya.

Musyawarah PPP BPD ini telah berhasil membentuk kepanitiaan yang di ketuai oleh Suhardoyo wakil ketua Radian, S.E, sekretaris Erlin Noviati, S.E, bendahara Rohmah, anggota Sarwono, Angga Misdarda, Topan, Hasni Nuryanto, Jupriono, M. Ilyas, dan sumaji.

Aiptu Pilda Krisna ketika di konfirmasi oleh wartawan Duta Lampung Media, “Alhamdulillah pelaksanaan PPP BPD ini, berjalan dengan aman dan lancar mudah mudahan transparan. Sehingga masyarakat dapat melihat nya secara demokrasi semoga memuaskan dan sesuai dengan permintaan masyarakat.” ujarnya (Heri/Taufan Jn)