Menggala (Duta Lampung Online)-Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) adalah suatu unit kerja nonstruktural milik pemerintah yang ada di setiap kecamatan. Di Kabupaten Tulang Bawang terdapat 15 BPP yang merupakan pos simpul koordinasi (posko) pembangunan Pertanian berbasis kawasan.
Dalam Undang-undang nomor 16 Tahun 2006, BPP berfungsi sebagai tempat pertemuan bagi para penyuluh pertanian, petani dan pelaku usaha, dan dipimpin olehKepala Balai Penyuluhan Pertanian.
BPP mempunyai peran strategis yang harus mampu mengkoordinasikan, mensinergikan dan menyelaraskan kegiatan pembangunan pertanian pada Wilayah Kerja Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dengan pihak terkait lainnya.
Sebagai rumah penyuluh dan petani, BPP menjalankan fungsi sebagai Pusat Koordinasi dan Sinkronisasi program dan kegiatan pembangunan pertanian; Pusat Data dan Informasi Pertanian; Pusat Pembelajaran; Pusat Konsultasi Agribisnis; dan Pusat Pengembangan Kemitraan Usahatani dan koordinasi program pembangunan di kecamatan.
BPP juga harus mampu mengawal program pembangunan di Kecamatan, terutama 25 Program Bupati Tulang Bawang. Keberadaan BPP untuk mendukung pelaksanaan program-program pertanian baik nasional maupun daerah baik provinsi maupun kabupaten.
Seiring dengan tantangan revolusi industri 4.0 sektor pertanian, BPP harus ditingkatkan kapasitasnya dengan melengkapi prasarana dan sarana penyuluhan, meningkatkan pelayanan kepada petani, dan meningkatkan kemampuan dan keterampilan penyuluh pertanian baik aspek manajerial maupun sosiokultural serta mempunyai keterampilan dan menguasai Teknologi Informasi dan Komunikasi.
Masalah pertanian kini begitu kompleks dan masih banyaknya kekurangan dari sisi petani baik dari aspek pendidikan, modal, dan kapasitas membutuhkan kinerja yang lebih baik dari pemerintah dan penyuluh pertanian hingga berdampak positif untuk meningkatkan produksi, kedaulatan pangan, dan kesejahteraan petani.
Berkurangnya jumlah penyuluh pertanian di lapangan dan menurunnya minat generasi muda untuk terjun ke dunia pertanian merupakan tantangan bagi pemerintah khususnya BPP.
Untuk itu BPP harus terus meningkatkan kapasitas penyuluh pertanian, membangun keswadayaan dan kemandirian petani serta pengusaha tani di wilayah kerjanya masing-masing. (Tri Y/Ansori)
