Masyarakat Keluhkan Pelayanan Pemdes Pagendisan

0
35

Pati (Duta Lampung Online) –  Tokoh dan kelompok masyarakat renta di Desa Pagendisan berkali kali mengeluhkan soal pelayanan administratif pemerintah desa Pagendisan agar ada perbaikan pelayanan karena dugaan KKN sangat parah, di dalam pengelolaan tata pemerintahan yang berbuntut administrasi dan menejemen pemerintahan menjadi timpang. 24/5/2022

Hal tersebut disampaikan oleh AL melalui LSM Arum Taylor menyampaikan keluhan tersebut, agar menjadi perhatian Pemerintah Daerah Pati agar melakukan teguran terkait buruknya pelayanan administratif birokrasi yang “Untel-untelan” dalam Pemdes Pagendisan (14/5).

Keluhan tersebut disampaikan secara gamblang bahwa dalam pengurusan surat-surat di desa Pagendisan terkesan berbelit–belit dan saling melempar tanggung jawab, sehingga tidak ada tanggung jawab yang jelas, siapa yang akan menangani sutu surat yang diminta oleh penduduk Pagendisan .

Kentalnya unsur KKN dikarenakan sekretaris desa yang kini menjabat adalah suami dari kepala desa tersebut, justru menyetir dan membawahi kepala desanya, sehingga terkesan semua keputusan tindakan kepala desa semua adalah kewenangan sektretaris desa .

Sudah beberapa lama masyarakat mengeluhkan perihal tersebut. Namun, semua opsi tertutup dan saling membuang badan. “AL” pernah mengeluhkan lambatanya pelayanan birokrasi dalam pengurusan hak tanah yang sedang di urusnya, sehingga hampir sudah setengah tahun ini, ”Berkas separo” yang diajukan kepada kepala desa semua ditolak dan tidak berkenan menandatangani.

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa kepala desa Pagendisan, Winong disinyalir atau dapat diduga mengabaikan tugas dan kewenangannya serta melanggar UU Pelayanan Publik No. 25. Keluhan tersebut sudah disampaikan warga lainnya untuk kesekian kalinya, sikap secara arogansi dan lempar wewenang bahkan sering terjadi sebab kedua duanya sangat sulit ditemui dan diajak komunikasi, terindikasi mengabaikan pelayanan publik tersebut sering dilakukan sekdes tersebut yang sebelumnya adalah mantan kepala desa, sedang kepala desa yang menjabat adalah istrinya. Namun, karena suatu kebijakannya sendiri yang dipaksakan lalu bergeser menjadi Sekdes setempat.

Selain diduga abaikan pelayan publik, Pemdes juga dinilai tidak professional dalam pelayanan sektor lain kepada masyarakat. Sesuai amanat UU No. 25 tahun 2009 Tentang pelayanan publik, mewajibkan, bahwa negara berkewajiban memenuhi kewajibannya, memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui suatu system pemerintahan yang mendukung terciptanya penyelengaraan pelayanan publik terpadu yang prima dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, hak-hak sipil, setiap warga negara atas barang publik, jasa publik dan pelayanan administratif.

Sisi lain yang dilihat, hal itu disebabkan dugaan kurang Profesionalnya para perangkat organisasi daerah karena system penyaringannya perangkat desa yang syarat suap, manipulasi dan KKN terlalu kental, sehingga akhirnya berdampak pada pelayanan masyarakat yang tidak sigap, tidak responsive dan melanggar nilai-nilai berdemokrasi.

Otomastisasi komponen tersebut dirasa tidak sejalan dengan trasformasi nilai-nilai yang berdimensi kemasyarakatan, pelayanan, Kemajuan teknologi tak diiringi sumberdaya atas penyelenggaraan tata Kelola pemerintahan .

Lebih lanjut disampaikan dampak permasalahan ini akan menghambat percepatan pembangunan daerah pelosok maupun sisi luar, sebagai masalah rentas konflik, sara dan birokratis.

Tatanan seperti repot jika ini tidak segera dirombak maka pelayanan akan terhambat dan Masyarakat hanya gigit jari saja menjadi korban mekanisme pelayanan birokrasi yang berbelit belit.

Harapan terkhir Ali, hendaknya Pemdes memperbaiki pelayanan tidak cenderung dan tebang pilih dalam pelayanan. Dalam hal ini masyarakat meminta kepada inspektorat dan Pemkab Pati segera menegur kepala desa Pagendisan untuk memperbaiki kinerja pelayanan publik yang diselenggarakannya. ( Sholihul )