Mantan Kadishub Lampung Albar Tersangka Korupsi, Kejati Usul Dicekal

0
0

LAMPUNG – Untuk mengantisipasi para tersangka kabur ke luar dari Provinsi Lampung, pihak kejaksaan tinggi (kejati) setempat berencana meminta pencekalan terhadap para tersangka kasus dugaan korupsi land clearing (pembebasan lahan) di Bandara Raden Inten II (Branti).

Satu diantara para tersangka adalah mantan Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Provinsi Lampung sekaligus bekas Penjabat (Pj.) Bupati Way Kanan, Albar Hasan Tanjung. Langkah tersebut diambil Kejati Lampung guna mengantisipasi, sehingga penanganan perkara tidak berlarut-larut dengan alasan tersangka hilang.

“Opsi ini bisa saja kami tempuh. Memang ada rencana pencekalan,” kata Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Lampung, Yadi Rachmat, Jumat (29/4/2016). Seperti dilansir dari Lampung Online.

Dia mengatakan,pencekalan tidak hanya akan dilakukan kepada para tersangka land clearing, melainkan juga untuk tersangka korupsi lainnya, seperti kasus pengadaan mobil kesehatan puskesmas keliling (pusling) di Dinas Kesehatan (Diskes) Provinsi Lampung, yang menyeret tiga nama, dua diantaranya pejabat berinisial WA, HP dan HA.

“Jadi, cekal bukan untuk perkara korupsi land clearing saja. Untuk perkara-perkara lainnya juga segera direncanakan,” terang Yadi, seperti dilansir laman Viva.

Namun sampai saat ini, penyidik belum mengajukan surat pencekalan tersebut. Sejak ditetapkan sebagai tersangka pada Januari 2016 lalu, Kejati Lampung baru memeriksa satu dari dua tersangka kasus dugaan korupsi land clearing di Bandara Raden Inten II (Branti).

Kasus itu terjadi pada tahun 2013 dengan nilai proyek Rp8,7 miliar. Yang baru diperiksa adalah tersangka Budi, yang diketahui merupakan rekanan. Sementara mantan Kadishub Lampung Albar Hasan Tanjung belum diperiksa.

Kejati beralasan, pemeriksaan Albar sebagai tersangka akan dilakukan setelah hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Lampung dikeluarkan.

Sambil menunggu hasil audit, penyidik terus melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Padahal, sesuai dengan aturan prosedur penanganan perkara tindak pidana korupsi, proses penyidikan berlangsung selama 120 hari. Dalam rentang waktu tersebut dilakukan pemeriksaan tersangka dan perampungan kelengkapan dokumen disertai barang bukti lainnya. (LO)