Lampung Timur (Duta Lampung Online)-BUPATI Lampung Timur Zaiful Bokhari telah dilantik oleh Gubernur Lampung Arinal Djunaidi di Balai Keratun lantai III, Kamis (18/7). Pelantikan tersebut berdasar pada Surat Keputusan (SK) Mendagri tertanggal 9 Juli, Nomor 131.18-2782 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati Lampung Timur Provinsi Lampung dan diikuti SK Mendagri Nomor 131.18-2783 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Pengesahan Pemberhentian Wakil Bupati Lampung Timur. Jabatan Zaiful Bokhari sebagai bupati Lampung Timur, menggantikan posisi Chusnunia Chalim yang terpilih sebagai wakil gubernur Lampung. Sebab itu, tidak ada alasan lagi Zaiful untuk tidak segera tancap gas dalam merealisasikan pembangunan di Lampung Timur.
Posisi Chusnunia Chalim alias Nunik sebagai wakil gubernur Lampung tentu akan menambah akselerasi percepatan pembangunan di Lampung Timur. Hubungan inilah yang mesti dimanfaatkan oleh bupati Lampung Timur sekarang. Bupati harus segera berkoordinasi dengan pemerintah provinsi Lampung tentang arah pembangunan di Lampung Timur. Tentu pemetaan pembangunan itu mesti berkorelasi dengan misi pembangunan Pemprov Lampung.
Gubernur telah menegaskan objek pembangunan ada di kabupaten dan kota. Sebab itu, dalam sisa masa jabatan hingga 2021 ini mesti dipilah persoalan krusial apa yang harus dibenahi mula-mula di Lampung Timur. Hingga kini Pemerintah Kabupaten Lampung Timur telah menetapkan visi Kabupaten Lampung Timur 2016—2021 yaitu terwujudnya masyarakat Lampung Timur yang aman, mandiri, sejahtera, berakhlak mulia melalui peningkatan perekonomian berbasis agrobisnis/pertanian berkelanjutan dan kualitas sumber daya manusia yang berpihak kepada kepentingan rakyat. Ini merupakan pijakan dasar pelaksanaan program pembangunan di Lampung Timur. Sejumlah prioritas pembangunan di Lampung Timur pernah dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang).
Sektor pembangunan itu antara lain memacu pembangunan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah. Percepatan pembangunan infrastruktur akan terus mendapat perhatian besar pemerintah di tengah keterbatasan anggaran. Hal ini sejalan juga dengan RPJMD Pemprov Lampung untuk meningkatkan kondisi jalan di Lampung menjadi mantap. Selain itu sektor pertanian. Mesti memacu pembangunan pertanian untuk mewujudkan kedaulatan pangan.
Luas lahan pertanian di Lamtim mencapai 500 ribu hektare dan 50,02% penduduk bermata pencaharian petani. Oleh sebab itu, sektor pertanian harus menjadi prioritas pembangunan saat ini. Tantangan ke depan adalah harga komoditas pertanian yang berfluktuatif cenderung menurun. Ini menjadi pekerjaan rumah pemkab dan pemprov yang harus dibahas bersama. Karena itu, harus ada BUMD sektor pertanian untuk mendorong peningkatan sektor agribisnis dan pendapatan asli daerah. Sektor lainnya memacu pengembangan pariwisata dan peningkatan daya saing mikro, koperasi, dan ekonomi kreatif serta peningkatan iklim investasi.
Objek wisata Lampung Timur tidak kalah dengan daerah lain. Event pariwisata harus terus ditingkatkan secara kualitas dan kuantitas serta mendapat dukungan dari semua pihak. Tujuan utama dari sebuah pemerintahan adalah menyelenggarakan pembangunan. Kembali ditegaskan Lamtim mesti tancap gas. Proses dan dinamika pembangunan termasuk pembangunan daerah di Lamtim harus dikawal dengan landasan yuridis-operasional dan pendekatan yang terintegrasi serta sinkronisasi.
Sinkronisasi dibutuhkan agar tidak terjadi perbedaan arah dan tujuan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan antar-satuan kerja perangkat daerah (SKPD). (Rls/Annisa)
