Lampung Barat Tuan Rumah Rakor Forum Kadisdukcapil se-Lampung

0
110
Bupati Lambar(foto istimewa)

 Duta Lampung Online(DLO)-Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Dan Kabupaten Kota Se-Provinsi Lampung pada Kamis (27/4/2017) di Hotel Lombok Seminung yang rencananya akan hadiri oleh sekitar 45 peserta dari seluruh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota Se-Propinsi Lampung.

Saat di konfirmasi, Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lambar Drs.Syaekhuddin, M.M menyampaikan, kegiatan ini selain Rakor adalah sebagai ajang talisilaturahmi antara Kadisdukcapil se Provinsi Lampung, dan pada pertemuan kali ini Kabupaten Lambar menjadi tuan rumah.

Saekhuddin menjelaskan, berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang – Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan antara lain mengamanatkan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang diakui oleh penduduk Indonesia dan Warga Negara Indonesia, baik yang berada di Indonesia maupun yang di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.“Dalam rangka tertib administrasi kependudukan sekaligus memberikan rasa aman kepada setiap warga negara serta memelihara akurasi database kependudukan, beberapa prioritas kegiatan yang dituangkan dalam Roadmap Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan untuk periode 2016 sampai dengan seterusnya adalah : Penerapan KTP berbasis NIK secara nasional berkelanjutan.Memberikan Kartu Identitas Anak (KIA) secara nasional, mendekatkan pelayanan di masyarakat,” jelasnya.

Masih kata Kadis, untuk memaksimalkan hasil pembangunan bidang kependudukan sesuai roadmap tersebut ditempuh dengan berbagai cara, sebagai langkah awal mewujudkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota dalam pelayanan kepada masyarakat dalam bidang Kependudukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengadakan kegiatan Rapat Koordinasi Teknis Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui dana APBD Provinsi Lampung tahun 2017.

Adapun tujuan dari Rapat Koordinasi Teknis Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini kata Saekhuddin, secara umum adalah terwujudnya sinergi antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil.Dan tujuan khususnya yaitu terciptanya persamaan persepsi aparatur penyelenggara administrasi kependudukan dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, dan terwujudnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota dalam memberikan rasa aman kepada setiap warga negara melalui peningkatan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil.

“Selanjutnya untuk mengoptimalisasikan pelayanan data yang berkaitan dengan KTP KK NIK Akte dan lain sebagainya serta untuk mempermudahkan atau mempercepat pelayanan se Provinsi Lampung. Data dari provinsi ke Kabupaten yang di kirim agar lebih cepat dalam proses penyesuainya apakah sesaui dengan data yang ada di Kabupaten, karena ada masyarakat di Kabupaten maupun kota yang mempunyai idendittas ganda, jika identitas ganda maka data tersebut tak bisa di cetak, nah inilah tujuan dari Forum ini agar dapat mempertemukan jalan supaya data tersebut secepat mengkin untuk di proses”, jelasnya.

“Dalam era otonomi daerah saat ini, dimana daerah diberikan keleluasaan dalam mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan serta memberikan otonomi yang luas kepada daerah yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah,” jelasnya lagi.“Masih kata Saekhuddin, Dinas kependudukan dan pencatatan sipil merupakan instansi pemerintah yang mempunyai peran penting dalam hal administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. administrasi kependudukan merupakan hal yang sangat berperan dalam pembangunan, dimana dari sistem administrasi penduduk tersebut dapat diketahui tentang data-data penduduk dan informasi yang sesuai dengan keadaan penduduk. Penyelenggaraan administrasi kependudukan bertujuan untuk memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk, serta memberikan perlindungan status hak sipil penduduk,” tutupnya.(*)