Jawa Timur ( Duta Lampung Online)- Isyu KPU Sampang Terima Suap Satu Milyar beredar ,Ratusan massa datangi kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sampang Jawa Timur. Selasa, 31/01/2023
Mereka yang datang ke kantor KPU setempat mengatasnamakan Forum Masyarakat (Format) dengan membawa tuntutan atas ketransparanan KPUD Sampang dalam melaksanakan perekrutan PPS ada yang aneh.
“Kami datang ke sini sebenarnya ingin membersihkan nama baik komisioner KPU, tetapi ternyata kami tidak bisa membendung buruknya kabar yang beredar di masyarakat, terutama tentang adanya informasi dugaan titipan oknum saat rekrutmen menjadi Penitia Pemungutan Suara (PPS),” suara lantang Azis Muslim Haruna,
“Pelaksanaan rekrutmen PPS pada Pemilu 2024 banyak yang tidak beres,tak sehat ,” ucap Aziz Haruna, Korlap Aksi
Dalam aksi tersebut jika dirinya mejelaskan jika panitia pemilu bukanlah tim sukses melainkan bagian dari kelompok untuk melancarkan pemilu 2024 yang di laksanakan nantinya.
“Panitia pemilu itu bukanlah tim sukses, melainkan bagian dari kelompok yang mempunyai kewajiban dalam suksesnya pemilihan,” lanjutnya
Hal lainnya korlap dalam aksi demo tersebut mejelaskan jika PPS itu wajib berkoordinasi dengan pemerintah desa ( Pemdes) Karna hal ini sudah sangat jelas dalam aturan.
“PPS itu wajib berkoordinasi dengan Pemerintah Desa (Pemdes), karena itu sudah jelas dalam aturan, namun fakta dilapangan sangatlah berbeda.” Ungkapnya
Dikatakannya, sampai saat ini pantarlih sudah ditutup, namun sampai sekarang masih belum berjalan.
Azis juga mengungkapkan, bahwa isu beredar ditengah-tengah masyarakat bahwa, KPU diduga telah menerima uang suap Rp 1 miliar.
Namun berkaitan dengan isu tersebut, biarlah Aparat Penegak Hukum (APH) yang memproses pembiktiannya.
“Indikasi-indikasi dan petunjuk untuk pembuktiannya, sudah kami kumpulkan dan sudah kami sampaikan ke APH,” Cetusnya
“Apalagi carut marutnya dalam penetapan PPS, banyak yang janggal dan terindikasi tebang pilih. Seperti Tahapan rekrutmen sudah sesuai dengan aturan yang ada, namun ketidakterbukaan hasil nilai yang menjadi tanda tanya,” paparnya
“Peserta yang nilainya tinggi tidak lolos, sedangkan peserta yang nilainya rendah lolos ,hal tersebut sudah terkesan tidak sehat dan perlu pembuktian data-data lebih lanjut, biar masyarakat faham mekanismenya, kalau begini caranya, ngapan di adakan tes tulis dan tes wawancara ,” lanjut Aziz.
Pihaknya menuntut Evaluasi, pada keputusan KPU yang dituangkan dalam berita acara rapat pleno KPU Sampang nomor: 18/PP.04.1-BA/3527/2023 tanggal 21 Januari 2023.
Membuka seluruh hasil tes tulis dan tes wawancara dalam tahapan seleksi Panitia Pemungutan Suara (PPS). Dan mengevakuasi oknum komisioner KPU yang terindikasi kuat melakukan jual beli penetapan anggota PPS.
Hal senada disampaikan Faruk Kepala Desa Blu’uran Kecamatan Karang Penang, pihaknya juga meminta keuangan KPU perlu diaudit.
“Dengan dugaan-dugaan yang kuat, kami meminta keuangan perlu diaudit.” Tuturnya.
Sementara, ketua KPUD Sampang Addy Imansyah berdalih akan menindaklanjuti ke bawah.
Kata dia, dalam penjaringan sudah melibatkan elemen – elemen yang berkompeten dalam hal itu.
“Pihaknya sudah melakukan penjaringan sesuai dengan prosedur yang ada,” Pungkasnya.
(SHdt/um)(*)
