Kontropersi Mega Proyek Fly Over MBK Berlanjut

0
172
(Foto istimewa)

Bandar Lampung (DLO)- Kementerian Pekerjaan Umun dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) mengirim surat supaya Wali Kota Bandar Lampung menghentikan pembangunan jembatan layang (flyover) di depan Mal Boemi Kedaton (MBK).

Menanggapi hal itu, Walikota Bandar Lampung Herman HN secara tegas tetap melanjutkan pembangunan fly over tersebut. Bahkan, dirinya mengaku tak peduli dengan surat pemberhentian pembangunan Fly Over yang dilayangkan Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Menurut dia, yang bisa memberhentikan pembangunan fly over tersebut adalah Presiden Jokowi. “Biarin saja. Pembangunan (Fly over) masih lanjut kok. Saya mau berhenti jika Pak Presiden yang nyuruh,” tegas Herman saat menghadiri Rakerda II DPD PDIP Lampung di Novotel (29/7).

Soal kelengkapan berkas, menurutnya saat ini pihaknya sedang melengkapi izin meliputi Amdal dan Andalalin. “Proses kok. Kita sedang lengkapi. Jadi gak bisa dong dihentikan,” tegasnya lagi. Sebelumnya, Kementrian PUPR melayangkan surat pemberhentian pembangunan Fly Over yang dibangun Pemkot Bandarlampung.

Dalam surat tersebut secara tegas meminta kepada Pemkot Bandar Lampung untuk menyampaikan dokumen Readliness Criteria (FS, Amdal, Andalalin dan DED) untuk dikaji oleh Direktorat Jenderal Bina Marga dan pelaksaan pembangunan tersebut harus berpedoman kepad UU no.38/2004 tentang jalan beserta peraturan pelaksanaannya.

Surat Kemenpu-Pera tertuang dalam nomor HK.05.02-Mn/656 tertanggal 27 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Pembangunan Flyover di Ruas Jalan Nasional ditujukan kepada Wali Kota Bandar Lampung. Dalam surat yang ditandatangani Sekretaris Jenderal Kemenpu-Pera Anita Firmanti terdapat tiga poin penting. Pertama, Pemkot Bandar Lampung harus menyampaikan dokumen readiness criteria(FS, DED, Amdal/UKL-UPL dan Andalalin) untuk dikaji Direktorat Jenderal Bina Marga.

Kedua, pembangunan flyover MBK di atas jalan nasional dapat dilakukan apabila telah terbit secara resmi surat perjanjian kerja sama, pelimpahan pengelolaan aset jalan nasional di mana salah satu poin yang disepakati adalah jaringan jalan yang berkaitan dengan flyover MBK akan diserahkan pengelolaan kepada Pemkot Bandar Lampung.

Poin ketiga ditegaskan pelaksanaan pembangunan flyover harus berpedoman kepada UU No. 38/2004 tentang Jalan, PP No 34/2006 tentang Jalan beserta peraturan pelaksanaannya(rls)