Klarifikasi Ombudsman RI Kepada Dinas Tambakromo

0
71

Pati (Duta Lampung Online) – 23/5/2022 , Dalam upaya penuntutan dan somasi, rentut yang akan disampaikan KUB Arum Taylor melalui juru dicaranya Bunda Hartini sebagai berikut Ungkapnya :

Berdasarkan laporan korban kepada Ombudsman RI, terkait persoalan yang berkembang adanya unsur kesengajaan oleh para pihak atas kejadian penyerobotan atas hak yang sudah terlapor di kepolisian disampaikan juga kepada Ombudsman RI, sekitar tahun 2018 melalui dinas pendidikan Tambakromo, Pati adalah sebagai berikut ;

Uraian tersebut terinskripsi dalam surat resmi Ombudsman RI┬átanggal 7 Agustus 2018, ditandatangani kepala perwakilan Ombudsman Jawa Tengah, atas nama Acim dartasim, S.Sos., MT. Memuat isi terkait dugaan “Penundaan berlarut-larut dan pembiaran oleh Dinas Pendidikan Tambakromo” Menjadi terjaring dalam somasi baru.

Bahwa pelapor saudara SH dalam hal ini merupakan mantan suami PNS tersebut, bahwa IWW oknum PNS telah mengajukan gugat cerai tanggal 19/7/3016, dengan keputusan verstek putus jatuh talak oleh Pengadilan Agama No: 0970/pdt.g/2016/pa.pt. Tanggal 20 Juni 2016.

Menurut keterangan pelapor, sampai dengan sekarang, 23/5/2022, belum ada pertanggungjawaban tertulis baik keterangan lisan atau lainnya, administratif dilakukan dinas pasca final putusan, sehingga pelapor masih merasa berhak menagih hak-haknya yang terakumulasi berupa tunjangan setiap bulannya terhitung mulai IWW telah kabur dari rumah sejak 11 September 2011 sampai 20 Juni tahun 2016, namun melalui mekanisme itu Kepala Dinas merasa bertanggungjawab untuk itu, karena hal itu urusan pribadi dan tidak mempunyai kewajiban menyelesaikan tugas pembayaran itu karena terikat pendapatan pribadi IWW yang belum menyelesaikan kewajibannya.

Bahwa pada waktu itu 26 April 2018 kembali korban menemui Sutopo selaku kepala dinas, namun hasilnya nihil.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, selaku coinsiden meminta dinas pendidikan kabupaten pati untuk melakukan langkah proaktif, upaya restorasi dengan menjawab pertanyaan, melakukan penyelidikan, memberikan jawaban mengenai:

Bagaimana sebenarnya prosedur pembayaran yang akan ditempuh jika dinas abai seperti ini.

Bagaimana mekanisme pengajuan izin perceraian pns yang benar. Bagaimana respon dinas pendidikan tambakromo dalam rangka memanaje anak buah, sehingga permasalahan ini masif dan berlarut larut dan kami belum mendapat kepastian upaya penyelesaian.

Bagaimana keterbukaan pelayanan publik dinas tambakromo, sampai tidak tahu alternatif, solusi akan bagaimana pelayanan masyarakat yang baik instansi itu seperti apa, memperhatikan UU No . 25 Tahun 3009 tentang pelayanan publik, kiranya demikian yang dimaksud korban, pelapor, meminta jawaban tersebut secara prosedural, normatif dan efektif, sesuai ketentuan Pasal 33 Ayat (1) UU No 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman RI .

“Demikian duduk perkaranya panjang lebar kami sampaikan, atas perhatian instansi, lembaga terkait kami sampaikan terimakasih ” Pungkas Hartini. (Sholihul)