Ketua AMBESP Kecewa, Pengeboran Lepas Pantai Terkesan Tidak Menghargai Pribumi Aceh

0
7

Lhokseumawe, (Duta Lampung Online) – Ketua Lembaga Adat Makmue Berusare Energi Samudra Pase (AMBESP) Mahmuddin yang biasa di sapa Din Pang Teungoh merasa kecewa dengan PT Pertamina Hulu Energi (PHE NSO) yang melakukan pengeboran lepas pantai di Aceh tapi terkesan tidak menghargai orang pribumi Aceh, Rabu (01/06/2022).

“Di Rig pengeboran lepas pantai yang dikelola PHE NSO itu seharusnya lebih banyak merekrut tenaga tenaga kerja lokal, dimana kita tau di Aceh juga masih banyak sekali pengangguran yang masih mencari lowongan kerja,” ucap Din Pang Teungoh.

“Seharusnya perusahaan perusahaan yang masuk ke Aceh menghormati orang orang pribumi asal Aceh, info masuk ke kami lebih banyak orang luar Aceh yang bekerja di Rig pengeboran tersebut ketimbang orang pribumi kita, bahkan yang bekerja sebagai tukang las saja didatangkan dari luar apakah di Aceh tidak ada tukang las,” ungkap Mahmuddin kepada media.

“Saya berharap kepada DPRK Kota Lhokseumawe, Wali Kota dan juga para dinas terkait untuk memanggil pimpinan perusahaan tersebut untuk duduk bersama dan membahas terkait rekrutmen tenaga kerja, karena menimbang masih ramai sekali orang pribumi kita tidak ada kerja dan masih mencari cari lowongan kerja,” lanjutnya.

“Saya berharap untuk kedepan jangan sampai kita ketinggalan, DPRK, Wali Kota, Juga Dinas Terkait seharusnya duduk bersama pimpinan perusahaan yang akan masuk ke Aceh demi membahas terkait tenaga kerja supaya tenaga kerja lokal diprioritaskan terlebih dahulu, jangan sampai orang pribumi di abaikan,” ujarnya.

“Kita rakyat Aceh berhak bersuara hasil bumi kita dikuras terus, tapi untuk Aceh apa yang kita dapat, Sama sekali tidak seperti yang kita harapkan,” kata Din Pang Pria kelahiran Gampong keulile itu.

“Soal lowongan kerja di perusahaan dI wilayah Aceh sering terjadi seperti kata pepatah dulu,”Buya krueng Teudong Dong Buya Tamong Meuraseki, (Orang Pribumi Cuma Lihat-Lihat, Orang Luar Langsung Dapat),” tutup Din Pang.

Saat awak media coba mengkonfirmasi salah satu anggota DPRK Lhokseumawe Azhari T kepada media ini mengatakan, “Benar adanya banyak masyarakat Aceh yang mengadu ke DPRK dalam persoalan ini, Ini akibat kuranya koordinasi,” ungkap Azhari T. Ahmadi yang juga ketua panitia legislasi.

“Jika hal ini terus menerus terjadi di Aceh kita hanya jadi penonton di negeri sendiri,” ungkapnya.

Ditempat terpisah awak media mencoba mengkonfirmasi Base Manager PHE NSO Lhokseumawe dan juga Humas PHE NSO via Whatshap, tidak ada jawaban sampai berita ini diturunkan. (Fadly P.B)