Ketegasan Presiden Dinantikan Untuk Membrantas Korupsi

0
0
Oleh : M.Nurullah RS : Pimpinan Umum/Redaksi Duta Lampung-Duta Lampung Online.

TIDAK BERLEBIHAN sebenarnya sikap publik yang mempertanyakan kesungguhan pemerintah saat ini dalam agenda pemberantasan korupsi mengingat korupsi masih menjadi momok bagi negara ini.

Apalagi di masa kampanye, Jokowi – JK kerap berjanji tentang pemberantasan korupsi, termasuk penguatan KPK. Di awal masa menjabat, Jokowi menemui pimpinan KPK dan menyepakati beberapa hal di antaranya adanya jadwal pertemuan rutin antara presiden dengan KPK hingga masa jabatannya berakhir untuk membicarakan upaya pemberantasan korupsi di seluruh sektor.

Selain itu juga ada kesepakatan untuk menjalani rekomendasi hasil kajian dan studi KPK yang tertuang dalam Buku Putih berisi “8 Agenda Antikorupsi KPK bagi Presiden 2014-2019″

Lalu seketika realita berbicara berbeda. Ketegasan dan independensi Presiden Jokowi tidak tampak dalam kasus KPK – Polri. Rakyat yang terlanjur berharap pada sosok pemimpin revolusioner dengan ‘revolusi mental’nya tentu kecewa. Jangankan mengeluarkan Keppres tentang pemberantasan korupsi seperti janji semasa kampanye, pembentukkan tim 9 pun tanpa keputusan presiden sehingga posisi tawarnya lemah.

Memang benar upaya pemberantasan korupsi butuh sinergi dari berbagai pihak termasuk masyarakat, tetapi hal itu tidak lantas mengurangi porsi tanggung jawab pemerintah sebagai pembuat kebijakan, apalagi sebagai pembenaran bagi seorang presiden untuk bersikap mencla-mencle. Pemberantasan korupsi memang harus kontinyu, tidak cukup dalam waktu beberapa bulan, namun hal tersebut bukan alasan untuk tidak bersikap dan tidak berbuat.

Kesungguhan akan tercermin dari keberanian dan ketegasan pemimpin dalam bertindak. Rakyat menunggu kerja nyata yang terlihat hasilnya, bukan sebatas retorika. Masyarakat menanti aksi yang dirasakan manfaatnya, bukan sekedar basa-basi.

Jika nasib koruptor secara hukum ditentukan oleh para penegak hukum, sesungguhnya hidup matinya korupsi di suatu Negara banyak ditentukan oleh pemimpin negaranya. Sejarah telah membuktikannya. Tanggung jawab yang berat memang, tetapi itulah konsekuensi kepemimpinan. Karenanya, berhentilah berkata, “Itu bukan urusan saya!”(*)