Kepala Dinas Sosial Buka Acara Pemantapan Untuk Pendamping PKH

0
151
(foto istimewa)

Bandar Lampung(DLO)- Program Keluarga Harapan (PKH) di Provinsi Lampung berlangsung sejak tahun 2011. Program ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) khususnya dalam hal biaya pendidikan dan kesehatan. Disamping itu dapat memutus mata-rantai kemiskinan antar generasi.

Jumlah KPM pada tahun 2017 ini ditambah jumlah sasarannya sebanyak 161.629 KPM sehingga jumlah KPM seluruh Lampung sebanyak 382.190 Keluarga. Demikian disampaikan Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung Sumarju Saeni pada acara Pembukaan Bimbingan Pemantapan Pendamping dan Operator PKH Provinsi Lampung Tahun 2017 (30/05/2017) di Novotel Bandar Lampung.

Selanjutnya dikatakan oleh Sumarju bahwa “Kami mengapresiasi kepada Kemensos atas terselenggaranya kegiatan Bimbingan Pemantapan bagi Operator dan Pendamping PKH ini” katanya. Mencermati perkembangan dimensi sosial, terutama masalah kemiskinan yang menyangkut aspek kehidupan dan penghidupan diperlukan pemahaman tentang hakekat kemiskinan dan fakir miskin.
Berdasarkan data BPS Lampung, perdesaan menjadi konsentrasi kemiskinan dimana 15,24 % penduduknya berkatagori miskin. Angka ini setara dengan 912,34 ribu jiwa. Sedangkan di perkotaan penduduk miskinnya sebanyak 10.15 % atau 227,44 ribu jiwa.

Selama periode Maret 2016 – September 2016 , baik perkotaan maupun perdesaan mengalami penurunan persentase dan jumlah penduduk miskin. Didaerah perkotaan berkurang sekitar 5.95 ribu jiwa (3,55%), sementara di darah perdesaan berkurang sekitar 23,87 ribu jiwa (2,88%).

Penurunan angka kemiskinan tersebut menurut Sumarju sebagai salah satu akibat dari keberhasilan PKH di Provinsi Lampung; ujarnya.

Selanjutnya dikatakan oleh mantan Kadis Kominfo bahwa disamping penurunan angka kemiskinan Provinsi Lampung juga mengalami pertumbuhan ekonomi 5,15%. Dibidang infrastruktur jalan dan jembatan pada tahun 2019 kondisinya 85% mantab. Produksi padi dari 3,6 juta ton GKD pada tahun 2015 meningkat 4,3 juta ton GKD pada tahun 2016. Sedangkan pada tahun 2017 ditargetkan mencapai 4,4 juta ton GKD.

Pertumbuhan ekonomi Lampung pada triwulan I tahun 2017 menempati peringkat tertinggi di Sumatra setelah Provinsi Bengkulu.

Hal tersebut sesuai dengan analisa dari Lembaga Pengkajian Daya Saing “The Asia Competiveness Institute (ACI) dan National University of Singapore (NUS) menempatkan Provinsi Lampung dalam Daya Saing pada posisi ke 14 se Indonesia.Peningkatan daya saing tertinggi ke 3 se Sumatera.

Secara umum ACI menilai daya saing Lampung sejak tahun 2014 (awal kepemimpinan M.Ridho Ficardo dan Bachtiar Basri) sampai dengan tahun triwulan I tahun 2017 naik 11 (sebelas) point. Pada tahun 2014 Lampung berada pada posisi 25 atau level terbawah di Indonesia; pada tahun 2015 berada pada posisi ke 24 sedangkan pada tahun 2016 naik ke posisi 18 dan pada triwulan I tahun 2017 berada pada posisi ke 14 se Indonesia. Katanya.

Ketua Panitia Penyelenggara Bekti Ningsih dalam laporannya menyampaikan bahwa bimbingan pemantapan bagi para pendamping dan operator PKH berlangsung dari tanggal 30 Mei sd 4 Juni 2017 di Novotel, Bandar Lampung diselenggarakan oleh Kemensos RI dan diikuti sebanyak 348 orang; diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang implementasi pelaksanaan PKH dan Kebijakan PKH tahun 2017 ; memahami kebijakan komplementaris PKH sehingga upaya penanggulangan kemiskinan dapat berjalan secara sinergi antara program Rastra, KIP, KIS, KKS, KUBE, RUTILAHU, Subsidi LPG, Subsidi Listrik dan Subsidi Pupuk. Disamping itu juga persiapan dilaksanakannya program Bantuan Non Tunai yang berbasis elektronik; dimana di Provinsi Lampung dilaksanakan oleh BRI dan Bank Mandiri.
Dalam pelaksanaannya bimbingan ini agar lebih efektif dibagi menjadi 7 (tujuh) kelas dan sebagai Nara Sumber PKH dari Kemensos RI dan STKS Bandung; Para Korwil Provinsi Lampung. Pungkasnya(pmd)