Kepala Desa Bumirejo Ngeles, Dicecar Soal PNPM

0
38

Jawa Tengah, (Duta Lampung Online) – Dugaan penyelewengan dana PNPM atau Kuotaku Desa Bumirejo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah dipertanyakan warga.

PNPM sendiri bertujuan guna meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, sehingga Pemerintah Indonesia meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri mulai tahun 2007, yang dilaksanakan hingga sekarang.

Melalui PNPM Mandiri ini agar dapat dijadikan sebagai trobosan atau menjadi mekanisme dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur dari masyarakat Desa setempat.

Data yang dihimpun media teekait adanya dugaan Penyelewengan Dana PNPM Simpan Pinjam itu digelar dalam Audiensi bersama warga Desa setempat yang di dampingi oleh Pendamping Hukum (PH) atau Kuasa Hukum.

Kades (Kepala Desa) Bumirejo H. Sutrisno mengatakan, jika selama Pemdes yang dipimpinnya sudah melakukan upaya auditor independen terkait Dana PNPM tersebut.

“Masalah dana PNPM itu sudah di audit, namun harapan saya masalah ini bisa di selesaikan di tingkat bawah (Desa) jangan sampai masuk keranah hukum lebih lanjut.” ungkapnya. Rabu, (8/6/2022).

Sementara itu Musthofinal Akhyar, S.H., selaku kuasa hukum Hery Setiawan Perwakilan Warga Bumirejo mempertanyakan terkait Dana PNPM itu mengatakan, “Jika kami saat ini masih menunggu untuk membersihkan perkara ini, terkait dana yang patut kami duga adanya penyelewengan,” ujarnya.

“Adapun perkiraan dari kasatmata klien kami dalam penyelewengan Dana PNPM itu bekisar antara Rp. 250 Juta rupiah,” jawabnya.

“Adapun pada pertemuan kali ini masih belum ada kesimpulan atau titik temu yang terang, karna data yang di tunjukkan kepada kami ini masih merupakan data mentah dan masih membutuhkan kajian yang lebih dalam lagi,” tambahnya.

Susilo selaku Koordinator PNPM/ Kuotaku mengatakan, bahwa pihaknya akan menjebatani khususnya dalam pengelolaan Unit Keuangan Kuotaku, kedepannya nanti akan bekerja lebih transparan, lebih akuntabel.

“Karena program Kuotaku ini menyangkut dengan dana Masyarakat, yang nantinya akan kami guyurkan kepada masyarakat, yang mana saat ini kami belum bisa memberikan keterangan lebih detail.” paparnya.

“kami teman-teman dari Unit Pengelola Keuangan (UPK), akan kami pertajam lagi dalam meng Audit, agar segera dapat menemukan solusi, dan mudah-mudahan ada solusi pada Desa Bumirejo pada umumnya,” ungkapnya.

Disinggung berapa nominal yang masih tersisa saat ini, koordinator menjawab, “Saya Sekarang belum bisa menjelaskan lebih detail karena diatasnya ada KSM dan UPK,” ujarnya.

Sedangkan saat dikonfirmasi Wartawan diruang kerjanya Kepala Desa berkelit tidak tahu tentang PNPM, alasannya belum menjabat saat kejadian, dan setahunya Berkantor di rumah Pengurusnya, sehingga warga tak nyaman mempertanyakan Soal Perhitungan laba Ruginya, selanjutnya Kades memberikan statemen berputar Putar tak jelas dan Permediasi dinyatakan Deadlock tidak ada keputusan jelas.

Akan Hal ini, Hery mengancam akan menaikkan Kasus ini Ke ranah Hukum Jika tidak ada Kelanjutannya. (Sholihul)