Jakarta — Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli menargetkan Indonesia bisa menjadi negara penghasil tuna terbesar dunia yang memperhatikan sustainability, tracebility, dan accountability, sehingga dunia dapat melihat komitmen Indonesia dalam menjaga habitat tuna.
Mengutip data FAO, Rizal menyebut sepertiga stok tuna yang ada saat ini diperkirakan telah ditangkap pada kondisi “biologically unsustainable levels”. Sedangkan stok tuna sisanya yang berjumlah 66,7 persen pun telah ditangkap pada kondisi maksimum (fully fished).
Data stok sumberdaya tuna yang sama, khususnya di bagian barat Samudera Hindia, juga telah mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar 30 persen selama beberapa tahun terakhir.
“Penurunan ini umumnya disebabkan oleh kegiatan IUU Fishing. Indonesia sangat berpeluang menjadi eksportir utama komoditas Tuna di dunia yang merupakan salah satu efek positif dari pemberantasan Illegal, Unreported and Unregulated Fishing,” jelas Rizal, Jumat (20/5).
Di sela Bali Tuna Conference ke-2 dan International Coatal Tuna Business Forum ke-5, Rizal menggarisbawahi pentingnya penerapan traceability, dimana sertifikat hasil tangkapan ikan menjadi prasyarat dari negara-negara yang menjadi pasar produk perikanan Indonesia seperti Amerika Serikat, Uni Eropa dan lainnya.
“Traceability ini dapat meningkatkan daya jual serta penggunaan komoditas tuna Indonesia di pasar dunia,” jelasnya.
Berkaitan dengan hal tersebut Presiden Jokowi telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 43 tahun 2016 tentang pengesahan persetujuan tentang ketentuan negara pelabuhan untuk mencegah, menghalangi, dan memberantas penangkapan ikan yang ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur.
Penetapan Peraturan Presiden tersebut mendapat apresiasi dari FAO yang menyatakan Indonesia merupakan salah satu negara terdepan dalam penerapan Port State Measures to prevent, deter, and eliminate illegal, unreported, and unregulated fishing Agreement. (cnn)
