BANDAR LAMPUNG, (Duta Lampung Online) – Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo menyerahkan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) APBN Tahun Anggaran 2018 Rp9,674 triliun yang diterima secara simbolis oleh 20 organisasi perangkat daerah (OPD), kementerian, dan lembaga yang berada di Provinsi Lampung di Ruang Sungkai, Balai Keratun, kompleks kantor Gubernur Lampung, Senin (18/12/2017).
DIPA tersebut terdiri dari dana dekonsentrasi Rp209,181 miliar, dana tugas pembantuan Rp626,057 miliar, serta dana kantor pusat dan kantor daerah Rp8,838 triliun. “Jika dibandingkan dengan alokasi dana APBN 2017, Provinsi Lampung pada DIPA APBN 2018 mendapatkan peningkatan 6,99% atau Rp632 miliar,” ujarnya.
Gubernur Ridho juga menyerahkan alokasi transfer untuk daerah dan dana desa tahun anggaran 2018 kepada Sekretaris Provinsi Lampung Sutono dan bupati/wali kota se-Provinsi Lampung dengan total Rp22,31 triliun. Dalam penyerahan DIPA tersebut, Gubernur didampingi Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung Alfiker Siringoringo dan Ketua DPRD Provinsi Lampung Dedi Afrizal.
Gubernur Ridho menambahkan dukungan alokasi dari APBD Provinsi Lampung 2018 juga telah ditetapkan Rp8,113 triliun, sehingga kapasitas fiskal Provinsi Lampung dari APBN dan APBD Provinsi yaitu Rp17,787 triliun. “Kekuatan fiskal tersebut belum termasuk APBD kabupaten/kota yang secara total diperkirakan mencapai Rp23,005 triliun, sehingga total kekuatan fiskal Provinsi Lampung pada TA 2018 kurang lebih Rp40,791 triliun. “Itu meningkat 12,95% dari tahun sebelumnya Rp36,115 triliun,” kata dia.
Ridho berharap keseluruhan dana tersebut bermanfaat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam pelaksanaan pemerintahan terutama pemerintah daerah untuk kesejahteraan rakyat. “Bapak Presiden beberapa kali menekankan kepada para gubernur dan menteri terkait dengan efektifitas penggunaan anggaran. Beliau berpesan dalam penggunaan anggaran itu apa yang menjadi prioritas dalam tahun anggaran pelaksanaannya itu yang harus menjadi titik tekan untuk berdampak bagi masyarakat,” ujarnya dilangsir dari lampost.co.
Untuk efektivitas pelaksanaan program-program pembangunan di Provinsi Lampung pada 2018, Ridho menyebutkan ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian, yakni memperkuat sinkronisasi, keterpaduan, serta sinergi antarkegiatan yang didanai belanja pusat dan daerah. Lalu, meningkatkan perencanaan dan penganggaran yang fokus pada program prioritas yang telah ditetapkan sebelumnya. (Ist/lp/*)
