Anjloknya Harga Singkong, Gubenur Lampung Surati Presiden

0
257

Bandarlampung ( Duta Lampung Online)-Gubernur Lampung Ridho Ficardo langsung menyikapi gejolak ekstrimnya penurunan harga singkong dengan berkordinasi dan mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi.

Surat dikirimkan Ridho Ficardo setelah digelarnya rapat dengan pihak-pihak yang berkaitan seperti, KTNA, pelaku usaha pabrik tapioka, BPS, Bulog, dan SKPD terkait, dipimpin oleh Fahrizal Darmanto, Jumat pagi (16/9).

Gubernur dalam suratnya secara garis besar mengusulkan kepada RI-1 untuk pembatasan atau pengurangan impor tapioka. Selain itu Gubernur juga meminta agar Pemprov diberi wewenang oleh Pemerintah Pusat untuk menentukan harga dasar (floor price) yang layak bagi petani ubi kayu khususnya di Lampung.

Langkah-langkah cepat dan permohonan kepada Presiden tersebut diambil Gubernur karena Lampung memiliki banyak petani dan pengolah Ubi Kayu, selain itu Lampung merupakan penghasil ubi kayu nomor satu Nasional, sehingga merosotnya harga ubi kayu sangat berpengaruh terhadap Provinsi Lampung. Surat yabg ditujukan kepada Presiden dan digelarnya rapat dengar pendapat merupakan langkah untuk menangkap masukan dari pihak-pihak terkait.

Diharpkan Presiden Jokowi, bersama dengan menteri-menteri terkait bisa langsung memberikan langkah-langkah konkrit menyikapi penurunan ubi kayu tersebut, sehingga penurunan ini tidak berlarut-larut. Surat tersebut juga tembusan untuk Menteri Kordinator Perekonomian, Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, Menteri Perisndustrian, dan DPR-RI komisi VI.

Rapat yang berlangsung pagi tadi (16/9) juga sekaligus mengklarifikasi faktor penyebab turunnya harga singkong karena pengaruh ekonomi global, impor tapioka dari Thailand, over supply dari produksi lokal, dan berbagai hal lainnya.

Selain itu rapat menyepakati agar dilakukan pembinaan pola tanam dan peningkatan produktivitas dan kualitas untuk meningkatkan daya saing petani singkong di Lampung. Ditambah peningkatan komunikasi yang berkesinambungan antara petani, asosiasi pabrik tapioka dan Pemerintah dalam rangka pembinaan dan pemantauan. Pemerintah juga akan melakukab pengembangan hilirisasi dan diverifikasi produk olahan, pembinaan tata niaga singkong dengan melibatkan BUMD dan mengupayakan adanya HPP singkong.(*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here