Fraksi Demokrat Minta Pemkab Lamsel Lakukan Perbaikan Tata Kelola Keuangan Daerah

0
2

Lampung Selatan, (Duta Lampung Online) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung Selatan, dari Fraksi Demokrat mengapresiasi pemerintah atas capaian dalam pengelolaan keuangan.

Hal tersebut disampaikan juru bicara Fraksi Demokrat Jenggis Khan Haikal saat menyampaikan pendapat akhir fraksinya pada Rapat Paripurna DPRD Lampung Selatan dengan agenda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023, yang dipusatkan di ruang sidang utama kantor DPRD setempat, Jum’at (21/6/2024).

Menurutnya akan lebih baik lagi jika dilakukan perbaikan dalam tata kelola keuangan daerah, khususnya agar memberikan manfaat signifikan bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan juga pelayanan prima kepada masyarakat.

“Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan harus terus berupaya memaksimalkan pencapaian dan peningkatan prestasi dalam segala aspek, baik dalam pengelolaan keuangan maupun pengembangan daerah melalui inovasi-inovasi teknologi,” ujar Jenggis saat menyampaikan pendapat akhir fraksinya.

Dalam pendapat akhirnya fraksi Demokrat melalui juru bicaranya mengatakan, terkait penyerapan barang dan jasa sudah dilakukan semua OPD tanpa mengurangi kualitas yang sudah ditetapkan.

“Ada beberapa hal yang sudah dicapai dalam pelaksanaan APBD Tahun 2023, namun agar lebih ditingkatkan lagi, hingga ke depannya dapat membuat target pencapaian yang maksimal serta menggali secara kreatif dan inovatif,” kata dia.

Anggota Komisi III DPRD Lampung Selatan itu juga meminta agar sumber-sumber pendapatan alternatif dengan mengoptimalkan potensi ekonomi yang ada, secara efektif dan efisien yang berdasarkan pada kultur budaya kearifan lokal dan keberpihakan terhadap upaya peningkatan kesejahteraan.

“Dalam hal teknis di lapangan, kepala OPD terkait harus memerintahkan bersama PPTK supaya memedomani ketentuan yang berlaku dalam mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan sesuai tanggungjawab,” terang Jenggis.

“Kami berharap program pemerintah ke depan bisa lebih memperhatikan fokus, efisiensi dan kebutuhan yang mendasar yang ada di masyarakat. Terutama dalam hal pembenahan infrastruktur jalan, irigasi juga kebutuhan jaringan internet hingga ke pelosok desa,” imbuhnya. (*)