BANDARLAMPUNG (DUTA LAMPUNG ONLINE)-Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (kemendikbud) melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Ditjen Dikdasmen) dipastikan akan turun langsung melihat permasalahan terkait penutupan SMKN 9 Bandar Lampung yang dilakukan pemerintah kota (pemkot) Bandar Lampung.
Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Lampung, Sutono mengatakan dalam waktu kurang dari 5 hari kedepan ditjen kemendikbud segera turun ke Lampung.
“Dari laporan yang saya terima, baik mendikbud dan dirjen juga menyayangkan kebijakan menutup SMK ini. Makanya mereka tidak tinggal diam, mungkin dalam 5 hari kedepan akan turun ke Lampung,” kata Sutono, seperti dilansir dari Fajar Sumatra, Selasa (19/7).
Kebijakan menutup SMKN 9 ini menurutnya salah besar, oleh karena itu dalam kunjungan Gubernur Lampung, M. Ridho Ficardo beberapa waktu lalu ke Jakarta disampaikan terkait permasalahan ini ke kemendikbud.
“Ya kita pandang ini “keblinger” artinya salah besar. Makanya kita sampaikan ke pusat dan hasilnya nanti akan turun tim dirjen kemendiknas ke Lampung. apalagi kita tahu jumlah SMK masih kurang di provinsi Lampung, bagaimana caranya ditambah supaya lulusan SMP bisa tertampung. Karena pemerintah sangat fokus pada SMK yang setingkat SMA ini supaya akan terus dikembangkan jumlahnya, dan ditingkatkan kualitasnya,” imbuhnya.
Ia juga menegaskan meskipun Pemkot Bandar Lampung telah mengeluarkan surat keputusan penutupan pemprov dapat membatalkannya. Hal ini disebabkan sudah ada surat pemberitahuan dari kemendagri bahwa selama masa peralihan atau transisi tidak diperkenankan untuk melakukan perubahan yang signifikan terutama yang berkaitan dengan P3D.
”Ya bisa saja nanti kita batalkan, nanti kita turunkan juga Inspektorat untuk ditinjau kembali. Kita tidak persoalkan itu kewenangan siapa. Tapi coba pikirkan siswa yang ingin belajar kok malah ditutup,” jelas Sutono.
Sutono juga mengapresiasi tindakan aparat kepolisian dari Polresta Bandar Lampung yang tanggap memediasi persoalan ini. Namun demikian ternyata beberapa solusi yang diberikan aparat kepolisian tak satupun yang diambil pemkot.
“Kepolisian juga sudah luar biasa memberikan solusi solusi masalah ini, tapi nyatanya tidak ada satupun solusi pihak kepolisian yang diambil pemkot,” sesal Sutono.
Sutono juga menegaskan pemprov Lampung selalu siap untuk duduk satu meja kapanpun pemkot inginkan. “Kemarin kan sudah difasilitasi dari polresta, tapi orang kota belum selesai terus keluar, ya berarti gak mau berunding. Apa pokok dasarnya bisa kasih penjelasan ketika diajak diskusi. Dari pemprov selalu siap untuk duduk bersama dan mediasi dengan argument argument yang jelas berdasarkan payung hukum,” pungkasnya (MB)
