DPRD Metro Tanggapi LKPj 2016 Walikota

0
86
Angota DPRD metro (foto Istimewa)

 Duta lampung Online(DLO)-DPRD Kota Metro menggelar Paripurna Istimewa Penyampaian Keputusan DPRD Metro tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Walikota Metro Tahun 2016 di Ruang Sidang Gedung DPRD setempat, Jumat (21/4).

Meski menerima LKPj yang disampaikan Walikota Metro Hi. Achmad Pairin, DPRD memberikan beberapa catatan dan saran, sebagai rekomendasi kepada walikota untuk perbaikan penyelenggaraan Pemerintah Kota Metro. DPRD meminta dokter yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Ahmad Yani dan Puskesmas lebih mengutamakan pelayanan kepada masyarkat.

Wakil Ketua DPRD Metro Nuraida mengatakan, prinsip tanggap dan cepat terhadap pelayanan masyarakat ketika berobat harus dijalankan, sehingga fungsi rumah sakit dan puskesmas untuk dunia kesehatan terwujud.

“Kami juga minta Pemkot Metro mengawal dan mendukung RSUD Ahmad Yani untuk terus berbenah daam peningkatan sarana, prasaranan, dan sistem pelayanan,” tandasnya saat Paripurna Tanggamus LKPj Walikota Metro Tahun 2016.

DPRD, terus Nuraida, meminta pemkot harus berani mendatangkan tenaga-tenaga profesional yang dibutuhkan masyarakat. Agar visi pembangunan kesehatan berjalan maksimal.

“Kami juga mendorong upaya serius dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Terutama untuk menggunakan teknologi informasi dalam meningkatkan kinerja,” tandasnya mewakili para Fraksi DPRD.

Politisi Gerindra itu juga meminta agar Pemkot Metro melibatkan semua pihak, dalam rencana pembangunan Tugu Pena. Sehingga tidak menimbulkan polemik pada hari mendatang. “Termasuk lokasinya di mana. Sehingga ada manfaat dari tugu tersebut. Bisa merepresentasikan sebagai kota pendidikan,” ujarnya.

Sementara Achmad Pairin mengaku, Pemerintah Kota (Pemkot) Metro mendengarkan dan akan membahas pandangan DPRD. Catatan-catatan penting yang telah disampaikan DPRD akan ditindaklanjuti, baik mengenai capaian kinerja atau permasalahan di lapangan yang masih ditemukan.

“Tindaklanjut rekomendasi atas LKPJ akan dilaksanakan melalui mekanisme evaluasi, perencanaan dan implementasi, baik melalui Bappeda maupun organisasi perangkat daerah sebagai pelaksana program dan pembangunan,” tandasnya.(*)