DPRD Lamtim Setujui Raperda LPPA APBD 2015

0
176

Lampungtimur (Duta Lampung Online)- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung Timur (Lamtim) menyetujui Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Lamtim Tahun Anggaran 2015.13606822_271604739876135_601062235195333880_n

Diketahui, pada pelaksanaan kegiatan yang dianggarkan melalui APBD itu sendiri tidak terlaksana sesuai proyeksi. Persetujuan DPRD itu disampaikan pada rapat paripurna tingkat II dalam rangka pengambilan keputusan terhadap perda tentang LPPA kabupaten Lamtim tahun anggaran 2015 yang dipimpin oleh ketua DPRD Lamtim Ali Johan Arif, Senin (25/7).

Juru bicara badan anggaran yang diwakili oleh Nawawi Iskandar mengatakan bahwa mengungkapkan Realisasi pendapatan tahun 2015 mencapai Rp1,813 triliun dan hanya terealisasi Rp1,673 triliun atau 92,27 persen.13654417_271604853209457_5824157276820667264_n

Tidak tercapainya asumsi pendapatan itu antara lain disebabkan sejumlah target penerimaan daerah yang tidak tercapai.

Misalnya, pendapatan asli daerah (PAD) yang hanya terealisasi Rp84,496 miliar atau 93,4 persen dari target Rp90,391 miliar.

Begitu juga pada pos belanja dari target Rp1,910 triliun hanya terealisasi Rp1,733 triliun atau 90,71 persen.

Meski LPPA Pemkab Lamtim tahun anggaran 2015 telah disetujui, namun DPRD juga memberikan beberapa catatan yakni memperbaiki sistem perencanaan yang dilakukan oleh masing-masing SKPD, memperbaiki sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah sehingga dapat diraihnya predikat WTP, serta mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang tidak terselesaikan di tahun 2015.13775763_271604706542805_3191041915843377968_n

Sementara itu dalam sambutannya Bupati Lamtim Chusunia Chalim mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada DPRD Lamtim atas disetujuinya Raperda LPPA tahun 2015.

Dirinya juga telah menerima kritik, koreksi, saran dan catatan maupun pertanyaan terkait laporan pertanggungjawaban APBD terseut. Menurutnya, eksekutif akan melakukan upaya penyempuranaan sesuai harapan pimpinan dan anggota dewan.

“Unsur eksekutif akan melakukan penyempurnaan dengan tetap memperhatikan koridor yuridis, koridor obyektifitas, urgensi, efektifitas dan efisiensi untuk bisa memperkbaiki kinerja pengelolaan APBD. Kami harap hal ini mampu menghasilkan optimalisasi kinerja kita melalui prinsip efektifitas, efisiensi dan akuntabel,” ujarnya. seperti dilansir dari Radarlampung,co.id.13781871_271604639876145_7734451908021260444_n

Ia juga berjanji mengadakan evaluasi berkelanjutan untuk menghasilkan sistem pengelolaan APBD ke depan.

Raperda ini sebelum ditetapkan menjadi Perda akan disampaikan ke Pemprov Lampung untuk dievaluasi. (Herwantoni).