Diduga Banyak Pengurangan Volume Proyek Dimuba Terindikasi MARK-UP, POSE RI Geruduk Kejati Sumsel.

0
22

Nasional (Duta Lampung Online)
Sebelum era reformasi, tidak ada lembaga eksternal yang secara khusus berfungsi mengontrol tindakan pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan pelayanan publik (yanlik). Masyarakat tidak diberikan ruang untuk menyampaikan keluhan atau pengaduan mengenai pelayanan yang buruk dari pemerintah. Setelah era reformasi, semangat menciptakan pemerintahan yang baik, bersih, dan efisien melalui pengawasan yang berbasis partisipasi masyarakat, diakomodir sebagai implementasi prinsip demokrasi.

Melalui pembentukan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) melalui Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI, yang bertugas melakukan kontrol penyelenggaraan yanlik serta memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat dari penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan.

Pembenahan pada aspek kelembagaan di bidang yanlik tidak dapat berdiri sendiri dan terlepas aspek dari lainnya. Pembenahan dilakukan secara menyeluruh pada aspek lain di luar struktur kelembagaan, yaitu pembenahan substansi hukum , melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan masyarakat dan penyelenggara.

Kemudian disusul dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Ketiga undang-undang ini, secara substansi telah mengakomodir peran serta masyarakat dalam pengawasan.

Partisipasi masyarakat menjadi salah satu isu strategis untuk mewujudkan transparan, akuntabel, dan adil. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu kondisi yang diperlukan agar penyelenggaraan pemerintahan dapat berhasil dengan baik.

Dengan keterlibatan masyarakat yang semakin tinggi, maka berbagai kebijakan pembangunan daerah akan dapat merepresentasikan kepentingan masyarakat luas. Partisipasi masyarakat juga diperlukan agar mereka dapat ikut mengawasi jalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam mewujudkan partisipasi terrsebut Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pemerhati Organisasi Sosial dan Ekonomi Republik Indonesia (POSE RI) dalam waktu dekat Kembali Menggelar aksi di kejati Sumsel Untuk Mempertanyakan dugaan Indikasi pengurangan volume yang terjadi pada 4 kegiatan di 3 kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin.

Dalam Konferensi Persnya Ketua LSM POSE RI menyuarakan bahwa Sebelumnya, pada hari Rabu, 14 Desember 2022 lalu, POSE RI telah menyerukan Aksi Damai diKejaksaan Tinggi Sumatera Selatan , terkait dugaan penyimpangan kegiatan fisik yang terindikasi pengurangan volume terjadi pada 4 kegiatan di 3 kecamatan dalam Kabupaten Muba.

“indikasi dugaan perbuatan melawan hukum, dugaan mengurangi volume Agregat tersebut yaitu dalam kegiatan Peningkatan Jalan Dalam Desa Karang Ringin II Dengan Beton Kecamatan Lawang Wetan, Pagu Dana Rp. 1.970.346.000,-. sumber dana APBD TA 2022 pada PUPR Muba,” ujarnya. Sabtu (14-01-2023).

Kemudian, usut tuntas indikasi dugaan perbuatan melawan hukum terkait dugaan mengurangi volume fisik dan volume agregat, serta tanpa papan proyek Cor Beton di Desa Panai Kecamatan Sanga Desa.

Selanjutnya, Usut tuntas indikasi dugaan perbuatan melawan hukum terkait dugaan penyimpangan volume agregat pada kegiatan Peningkatan Jalan Mangun Jaya-Macang Sakti Kecamatan Babat Toman pagu dana Rp. 8.815.205.000,-.

Terakhir masih kata Deslefri, usut tuntas indikasi dugaan perbuatan melawan hukum terkait dugaan Penyimpangan anggaran, mengurangi volume fisik alias cor beton dan tanpa papan proyek yang terkesan proyek siluman di Desa Pangkalan Jaya Kecamatan Babat Toman.tutupnya.(Katada PWDPI)