DPRD Lamteng Rancang Perda Organ Tunggal, Langgar Jam Operasional Bisa Kena Sanksi

0
16

GUNUNG SUGIH (Duta Lampung Online) – Komisi I DPRD Lampung Tengah segera merancang peraturan Daerah (Perda) terkait hiburan malam organ tunggal.

Nantinya, masyarakat Lampung Tengah yang menggunakan jasa organ tunggal di luar jam yang ditentukan akan didenda hingga Rp 50 juta.

Ketua Komisi I DPRD Lampung Tengah, Jahri Efendi, mengatakan, penyusunan perda dikarenakan peraturan bupati (Perbup) yang sudah ada tidak bisa menindak pelanggaran dengan sanksi pidana dan denda.

“Karena perbup yang sudah ada tentang hiburan malam sanksinya hanya administratif saja. Dengan adanya perda nanti pemilik hajat yang memanggil organ tunggal dan melanggar akan dikenakan denda Rp 50 juta serta pidana 3 bulan penjara,” kata Jahri Efendi.

Tak hanya pemilik hajat yang melanggar saja yang akan terkena sanksi kata Jahri, melainkan juga pemilik atau pengusaha organ tunggal.

Bagi pemilik acara organ tunggal ujar Jahri nantinya alat orgen akan disita dan izin usahanya akan dibekukan.

Penyusunan perda itu lanjut Jahri, akan diupayakan hingga Juni mendatang sudah diparipurnakan.

Sebelum hal itu terjadi nantinya DPRD, ujar politisi PAN itu, akan melakukan ujicoba penerapan di sejumlah kecamatan di Lampung Tengah.

Perda jam operasional juga ujarnya tidak hanya mencakup terkait organ tunggal saja melainkan juga hiburan lainnya yang melanggar jam operasional.

“Kami akan susun juga terkait operasional jam hiburan lainnya. Tapi saat ini kita fokuskan dulu organ tunggal,” ujarnya.

Sejauh ini dalam perbup jelas Jahri Efendi sudah diatur bahwa jam operasional organ tunggal yakni sampai pukul 18.00 WIB.

Namun, karena tidak adanya sanksi tegas mengakibatkan banyak penyelenggaraan hiburan malam yang melanggar.

“Saya sudah menetapkan supaya jam 18.00 WIB itu hiburan organ tunggal tidak boleh lagi beroperasi. Jangan ada lagi pelanggaran jam operasional. Kecuali kalau itu (acara) di dalam gedung pelaksanaan sampai pukul 21.00 WIB,” katanya.

Dalam penyusunan perda hiburan malam lanjut Jahri, DPRD melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol) PP selaku eksekutor penegak Perda, juga kepolisian selaku penegak hukum. (Advertorial)

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY