Bimtek 227 Desa Suda Sesuai Aturan Perundang Undangan Yang Ada

0
49

Muba (Duta Lampung Online) Terjawab sudah opini mengenai kunjungan bimtek yang telah di berlakukan berapa kepala desa yang ada di kabupaten musi banyuasin yang semula mengundang opini publik di duga mengangkangi perda yang telah di tetap kan.senin 5 Desember 2022.

Melalui dinas pemberdayaan masyarakat desa (PMD)yang di pimpin oleh richad cahyadi kami menggali informasi terkait keberangkatan Bimtek yang telah di laksanakan oleh beberapa kepala desa yang ada di kabupaten musi banyuasin beserta beberapa perangkat nya,sementara pemerintah daerah kabupaten musi banyuasin sendiri telah mengeluarkan peraturan daerah(perda) guna mengatur tentang kunjungan kerja seluruh kepala desa yang ada di wilaya kabupaten musi banyuasin beserta dengan perangkat nya.

karena program bimtek yang kini di laksanakan keluar daerah yaitu ke sala satu kota sumedang Jawa Barat maka tak heran banyak menuai opini bahwa program yang di lakukan kali ini di duga telah mengangkangi perda yg sudah di tetap kan.

Akan tetapi setelah kami telusuri melalui dinas terkait sebagai bagian dari penyelenggara program bimtek tersebut maka kami pun dapat menghimpun impormasih melalui kabid perencanaan nya RUSTAM.SH.

Dan menurut nya begitu penting nya program bimtek ini harus di lakukan agar tercipta nya para pemimpin di setiap desa yang akan mengayomi masyarakat nya dengan pembekalan materi ilmu yg akan mereka terap kan pada desa nya nanti dari hasil melalui bimtek tersebut karena nya pemberangkatan juga harus melibat kan perangkat desa nya msing masing guna menyerap materi yang akan di sampai kan oleh narasumber nanti nya berbagai macam dalam merintis kesejahteraan desa sesuai dengan tugas masing masing yang telah ada dan sesuai dengan struktur tugas nya masing masing sebagai perangkat desa dan itu lah guna nya mereka tutur nya.

saat di singgung bahwa bimtek yang di laksana kan sekarang di anggap mengangkangi perda yang ada,untuk itu kata nya saya coba untuk sedikit menjelaskan kalau bimtek itu ada dua sumber dana nya seperti yang kita laksanakan ke bandung dan jogja itu dana nya bersal dari bidang ADDK, berbeda dengan yang sekarang kita laksanakan yaitu ke sumedang sumber dana nya melalui ADD pusat atau APBN yang nota jheri nya jelas tidak bertentangan dengan hukum yang ada juga kita dalam mengambil keputusan ini telah melalui kesepakatan rapat baik melalui perkopimda atau pun perkopimdes ungkap nya.

Ada pun rapat yang telah kita lakukan di pimpin langsung oleh PAK Musni Wijaya selaku PJ sekda dan juga di hadiri hampir seluruh camat yang ada beserta para kades nya, jadi kalau ada opini yang beranggapan pelak sanaan bimtek ini menyalahi aturan yang ada Oh tidak ini program nya sudah jelas sudah beberapa kali di rapat kan sebelum di kabupaten terlebih dahulu di desa nya masing setelah ada ke sepakatan baru kita naik kan dan di rapat kan di pemda tutup nya.(MNR,PWDPI).