Andi Surya: Diduga Pimpinan Itera Rekayasa Renstra Menjadi Lebih Singkat

0
85
Senator Lampung Andi Surya.

Bandar Lampung (Duta Lampung Online) – Institut Teknologi Sumatera (ITERA) diduga melakukan perubahan Rencana Strategis (Renstra) perguruan tinggi terkait jumlah mahasiswa baru serta ‘hidden agenda’ yang tersembunyi di belakangnya.

Dugaan tersebut disampaikan oleh Senator Lampung Andi Surya. Menurutnya sasaran Renstra yang seharusnya berlangsung 25 tahun namun kemungkinan besar dipaksakan agar bisa terealisir menjadi 10 hingga 15 tahun ke depan.

“Dugaan dan motif pergeseran Renstra ini apa? Sangat kuat menuju ke arah peningkatan kuantitas dan cenderung menyisihkan kualitas. Artinya, ada niat dari pimpinan ITERA untuk melakukan upaya-upaya meningkatkan jumlah mahasiswa dengan mengabaikan rasio dosen. Jika dugaan ini benar, maka akan sangat berbahaya bagi pertumbuhan kualitas SDM Lampung karena secara kuantitas mahasiswa ITERA adalah warga Lampung,” ujar Andi.

Pihaknya juga menduga, niat untuk melakukan peningkatan kuantifikasi jumlah mahasiswa selain untuk meraup dana masyarakat melalui pembayaran uang SPP, tetapi juga dalam rangka merebut anggaran APBN dengan cara menamengkan jumlah mahasiswa.

“Suatu hari, saat saya di kantor DPD RI Senayan, saya diberitahu staf ada personil ITERA ingin bertemu Anggota DPD RI dalam rangka meminta bantuan mendorong program peningkatan insfrastruktur ITERA. Saya cuma tertawa saja,” lanjutnya.

Dia menegaskan, sebagai Senator yang paham soal pendidikan tinggi tentu mengamati secara seksama perilaku pimpinan PTN-PTN baru yang dianggap mulai bergeser ke arah pemikiran kuantifikasi mahasiswa.

Karena membangun sebuah sistem perguruan tinggi yang solid dengan beban amanat UUD45 dan turunan regulasi pendidikan tinggi adalah semata-mata untuk peningkatan daya saing yaitu kualitas SDM. Upaya kuantifikasi jumlah mahasiswa ini sah-sah saja dilakukan PTN sejauh sasaran dan target kualitas sudah terpenuhi.

Namun jika jaminan peningkatan kualitas belum terpenuhi maka ada baiknya pimpinan PTN-PTN baru agar mereview ulang pemikiran ini, karena akan terjerat dengan aturan dan regulasi perguruan tinggi yang saat ini semakin rigid, ujung-ujungnya masyarakat bisa mempermasalahkan secara hukum karena terjadi pembohongan publik.

“Jika dugaan ini benar, maka apa yang disampaikan oleh pimpinan ITERA terkait pemenuhan rasio dosen perlu diwaspadai bersama. Benar tidaknya rasio dosen ITERA yang disebutkan rektor-nya, Allahua’lam,” tutup Andi Surya.(*)