Lampung Pelopor Sistem Terintegrasi Pencegah Korupsi

0
5

Lampung (Duta Lampung Online) & Pemerintah Provinsi Lampung memperoleh nilai 93 dari delapan indikator Monitoring Center for Prevention (MCP), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Skor ini lebih tinggi dibanding kabupaten/kota se-Lampung, bahkan lebih tinggi dibanding DKI Jakarta dan provinsi lainnya.

“Semua program KPK dalam konteks perbaikan sistem pencegahan semua sudah berjalan. E-Planning, e-Budgeting, e-SSH sudah ada dan terintegrasi. Integrasi antarsistem ini pertama di Indonesia,” kata Korwil Bagian Pencegahan KPK Adlinsyah Malik Nasution (6/3).

MCP merupakan kerangka kerja untuk memahami elemen risiko korupsi berdasarkan sektor, wilayah, atau instansi yang rentan terhadap korupsi. Indikatornya meliputi perencanaan dan penganggaran APBD; pengadaan barang dan jasa; pelayanan terpadu satu pintu; kapabilitas APIP; manajemen ASN; Dana Desa; optimalisasi pendapatan daerah; dan manajemen aset daerah.

Adlinsyah mengatakan, saat ini fungsi monitoring dan kontrol tidak lagi dengan sistem manual. “Daerah lain masih menerapkan sistem ini secara parsial. Lampung yang pertama mengintegrasikan e-Planning, e-Budgeting, dan e-SSH,” kata Choky, sapaan akrabnya.

Menurut Choky, ini merupakan kunci bagi pemerintahan berikutnya untuk mempertahakan prestasi tersebut. “Sistemnya sudah kita siapkan. Kalau sampai skornya turun, berarti ada masalah,” kata dia.

Peresmian SIPPKD yang langsung dihadiri Ketua KPK Agus Rahardjo di Kantor Gubernur Lampung (5/3), menunjukkan apresiasi KPK, sekaligus keseriusan KPK mendampingin Provinsi Lampung.

“Bagi kami di KPK, tidak mudah meyakinkan ketua untuk datang langsung ke daerah. Panjang pertanyaannya. Peresmian SIPPKD langsung oleh ketua KPK itu sesuatu yang istimewa bagi kami,” kata Choky.

SIPPKD merupakan sistem dalam jaringan (online) yang mengintegrasikan antara e-Planning, e-Budgeting, dan e-SSH.

Sumber: KPK

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY