Gelar Paripurna, Pemkab-DPRD Way Kanan Bahas 9 Raperda 

0
3

Way Kanan (Duta Lampung Online) – Pemerintah Kabupaten Way Kanan menggelar rapat rapat paripurna penyampaian rancangan peraturan daerah (Raperda) di ruang utama kantor DPRD setempat, Rabu (6/3/2019).

Dalam sambutannya, Bupati Raden Adipati Surya melalui Wakilnya Edward Antony memaparkan berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Way Kanan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2018, ada 9 raperda yang direncanakan akan dilakukan pembahasan bersama di tahun 2019 ini.

Yang pertama, kata dia, yakni Raperda tentang penyelenggaraan bantuan hokum kepada orang atau kelompok orang miskin merupakan implementasi dari negara hukum yang mengakui, menjamin dan melindungi hak asasi manusia.

Bantuan hukum diberikan secara cuma-cuma (pro bono) bagi masyarakat tidak mampu, sehingga tidak hanya melayani orang perorang atau kelompok yang mampu membayar jasa mereka.

Selanjutnya Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah PT. Way Kanan Makmur.

“Perusahaan tersebut nantinya akan mengelola aset-aset produktif dan mengembangkan usaha-usaha yang berbasis keunggulan kompetitif dan komperatif daerah untuk meningkatkan daya saing daerah,” ungkapnya.

Dia menambahkan, Raperda ketiga yakni tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Way Kanan pada Badan Usaha Milik Daerah PT. Way Kanan Makmur (Perseroda) Tahun 2019-2023.

Lalu Raperda tentang Pemekaran Kecamatan Blambangan Umpu dan Pembentukan Kecamatan Umpu Semenguk Kabupaten Way Kanan. “Selama ini pihak kecamatan mengalami kesulitan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada ditengah masyarakat, oleh karena itu maka dirasa perlu kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan melakukan pemekaran,” papar Edward.

Pemkab Way Kanan juga merancang Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Way Kanan Tahun 2011-2031.

Lalu Raperda tentang Retribusi Tera/Tera Ulang, yakni pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan teknis kemetrologian terhadap pemilik dan atau pemakai dan atau pemegang kuasa alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan yang harus didasarkan pada peraturan daerah tentang retribusi pelayanan tera dan tera ulang, sebagai pedoman/dasar bagi instansi pelaksana penarikan Retribusi Tera dan Tera Ulang.

Raperda Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Way Kanan. Saat ini arah dalam pembangunan industri sangat dibutuhkan agar industri tidak tumbuh secara alami tanpa kejelasan akan bentuk bangun industri yang akan terjadi, yang akan menimbulkan dampak pemborosan sumber daya pembangunan (inefisiensi) dan tidak terwujudnya tujuan pembangunan industri yang diinginkan.

Selanjutnya yakni Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan. Terakhir adalah Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.(rls)

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY