Dugaan Korupsi DD & ADD Tahun 2018, Kakam Sinar Negri Dijabat Taslimah

0
14

Pubian, Lampungtengah (Duta Lampung Online)-Kepala Kampung (Kakam) Sinar Negri, Kecamatan Pubian, Kabupaten Lampungtengah ( Lamteng), Kus, angkat bicara terkait sorotan sejumlah warga kampung setempat adanya dugaan Mark-Up anggaran pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa ( ADD, kampung setempat, Anggaran ( TA) 2017-2018 lalu.

Kakam Sinar Negri mengatakan jika dirinya baru menjabat sebagai kepala kampung  sejak awal bulan Februari 2019 lalu. Dia menjelaskan pada pertengahan Tahun 2018 lalu, djabat oleh Pejabat Semenatar (Pjs), dari Kecamatan Pubia yakni, Taslimah.

“Jika tuduhan itu dilontarkan kesaya tidak benar. Sebab saya baru menjabar awal Bulan Februari Tahun 2019, baru berjalan tiga bulan. Sejak pertengahan Tahun 2018 dijabat oleh Pjs dari kecamatan yaitu Taslimah, karena kepala kampung yang lama meninggal dunia pada pada Bulan Juni 2018 lalu,”ujarnya, pada Rabu ( 7/3/2019).

Dia juga mennyarankan jika ingin jelas persoalan DD dan ADD Tahun 2018 dikonfirmasikan langsung kepada Pjs lama yakni, Taslimah. “Mungkin lebih jelas lagi bapak tanya ke ibu Taslimah,”tegasnya.

Berita Sebelumnya :

Seperti kita ketahui pada berita sebelumnya, Pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa ( ADD) Kampung Sinar Negri, Kecamatan Pubian, Kabupaten Lampungtengah ( Lamteng) Tahun Anggaran ( TA) 2017-2018, disoroti warga setempat. Diduga anggaran tersebut telah di Mark-Up oleh sejumlah oknum kampung setempat, alias dikorupsi.

Seperti contohnya pada Tahun 2018, berdasarkan data yang diperoleh Redaksi Pena Berlian Online, Kampung Sinar Negri mendapat anggaran Dana Desa sejumlah Rp714,678,549, Alokasi Dana Desa ( ADD ) senilai Rp.320,008,970, dana bagian dari hasil Pajak & Restribusi (BHP) sejumlah Rp.18,833,955, dan dana bantuan keuangan senilai Rp.6,000,000. Sehingga jumlah dana yang diterima mencapai Rp.1,059,521,474.

Namun berdasarkan keterangan sejumlah sumber yang bisa dipercayai, dana bantuan yang dikucurkan oleh pemerintah pusat dan daerah diduga kuat telah di Mark-Up dan difiktifkan oleh oknum Kepala Desa setempat.

“Seperti untuk kegiatan pemberdayaan PAUD dan kegiatan pendidikan lainnya pada Tahun 2018 lalu, pihak kampung menganggarkan sejumlah Rp29,450,000, namun pada kennyataan dibawah para dewan guru mengaku hannya mendapat bantuan Rp6.00.000 setiap orang. Sedangkan yang mendapat berjumlah 3 orang. Artinya hannya mengahabiskan anggaran sekitar Rp1.800.000, dan sisanya Rp27.650.000, diduga telah ditilep kepala kampung kami,”ujar narasumber yang enggan ditulis namanya pada Kamis ( 7/3/2019).

Narasumber berharap kepada Inspektorat Kabupaten setempat serta terkait, agar mengaudit anggara DD dan DD dikampungnya. Jika terbukti terjadi pennyimpangan masih kata narasumber, dia minta kepada aparat penegak hukum untuk menindak tegas dan diproses secara hukum yang berlaku. Bersambung edisi mendatang.(Team).

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY